BAB II

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA*

2.1 Pertumbuhan Jepang sebagai Negara Imperialis

Sampai dengan pertengahan abad ke-19, Jepang masih

merupakan sebuah negara tradisional yang memperlihatkan

ciri-ciri kehidupan feodalistik. Keadaan ini disebabkan

oleh penerapan kebijakan politik isolasi diri oleh

Rezim Tokugawa1 yang berkuasa di Jepang sejak tahun

1603. Dengan kebijakan tersebut, bangsa Jepang tidak

mau membuka negaranya bagi negara-negara asing karena

merasa khawatir kebudayaan mereka akan terpengaruh oleh

kebudayaan Barat.2 Meskipun demikian, Rezim Tokugawa

masih mengizinkan orang-orang Belanda dan Cina berlabuh

di negaranya dan melakukan perdagangan dengan pribumi

walaupun geraknya di batasi hanya di Pulau Desima dan

Nagasaki. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang

Belanda ini menjadi perantara bagi orang-orang asing

yang ingin melakukan perdagangan dengan bangsa Jepang.

* Ditulis oleh Miftahul Falah sebagai bagian dari buku Peta; Cikal

Bakal TNI yang diterbitkan tahun 2005 oleh Pusat Penelitian

Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga penelitian Universitas

Padjadjaran.

Kenyataan tersebut oleh Amerika Serikat dipandang

sebagai sesuatu yang tidak konsisten dan akan menjadi

penghalang bagi kepentingan negaranya di Cina. Setelah

melepaskan Doktrin Monroe dan mengadopsi teori The Influence

of Sea Power Upon History, Amerika Serikat

mulai berusaha untuk membuka Jepang bagi orang-orang

Barat, khususnya Amerika Serikat.3 Usaha tersebut mulai

dilakukan pada tahun 1852 ketika Presiden Fillmore

mengirim tim ekspedisi ke Jepang, tetapi usaha ini

menemui kegagalan. Baru pada tahun 1853, Amerika

Serikat berhasil mengamankan kepentingannya di Jepang

setelah sebuah tim ekspedisi di bawah pimpinan Komodor

Matthew C. Perry berhasil berlabuh di Teluk Yedo

(sekarang bernama Tokyo). Pada bulan Maret 1856,

Komodor Perry berhasil memaksa Rezim Tokugawa untuk

menandatangani Perjanjian Kanagawa yang berisi: (1)

Rezim Tokugawa harus membuka Pelabuhan Shimoda dan

Hakodata bagi kapal-kapal bangsa asing dan (2) Rezim

Tokugawa menerima keinginan Amerika Serikat untuk

membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Jepang.4

Meskipun Rezim Tokugawa mengizinkan bangsa asing

memasuki negaranya, tetapi sebagian besar rakyatnya

memperlihatkan sikap yang berbeda. Sikap tersebut

disebabkan oleh adanya perasaan dalam diri bangsa

Jepang bahwa kehadiran orang-orang asing di negaranya

lambat laun akan menghapus negara kekaisaran. Perasaan

ini didasarkan pada Perjanjian Kanagawa dan berbagai

perjanjian dagang lainnya yang dianggap merugikan

Jepang. Akibatnya, negara Jepang dilanda kekacauan

politik yang berdampak pada melemahnya perekonomian

negara.

Kenyataan tersebut mengakibatkan kewibawaan Rezim

Tokugawa di mata bangsa Jepang semakin melemah sehingga

melahirkan kesadaran nasional yang disimbolkan dengan

munculnya gerakan anti-orang asing pada tahun 1860-an

yang dipelopori oleh kaum bangsawan desa atau kaum

samurai rendahan (shishi). Gerakan ini memperlihatkan

semangat patriotisme dalam pengertian sonnojoi yang

bermakna ‘muliakan kaisar dengan cara mengusir orangorang

biadab’.6 Kekacauan politik tersebut bermuara

pada peristiwa perebutan kekuasaan. Clan Chosu dan clan

Satsuma, sebagai bangsawan desa yang paling

berpengaruh, memegang peranan yang begitu menonjol

dalam peristiwa tersebut. Perebutan kekuasaan itu

berakhir setelah Rezim Tokugawa menyerahkan kekuasaan

atas Jepang kepada Tenno Matsuhito atau lebih dikenal

dengan panggilan Kaisar Meiji.

Setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan Tokugawa,

Kaisar Meiji kemudian melaksanakan pembaruan di

berbagai sektor kehidupan. Gerakan pembaruan yang kemudian

lebih dikenal sebagai Restorasi Meiji yang

berlangsung dari tahun 1867-1912 ini bertujuan untuk

menjadikan Jepang sebagai negara modern agar bangsa

Jepang bisa melepaskan diri dari ancaman kekuasaan

negara-negara Barat. Dalam upaya melaksanakan pembaruan

ini, Kaisar Meiji menerapkan kebijakan imitation

country terhadap negara-negara Barat. Modernisasi

pendidikan, industri, militer, dan politik yang

dilakukan oleh Kaisar Meiji semuanya mengacu terhadap

kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara Barat.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau Richard

Storry mengatakan bahwa akibat proses pembaruan Jepang

kemudian dipandang sebagai Murid Barat (Japan as Pupil

of the West).

Restorasi Meiji berupaya untuk menjadikan Jepang

sebagai negara modern dengan meninggalkan gaya hidup

feodalistik. Dengan demikian, perubahan gaya hidup

merupakan proses yang akan ditempuh oleh bangsa Jepang

supaya dapat bersaing dengan negara-negara Barat.

Proses ini kemudian dituangkan dalam konsep

bunmeikaika, yaitu gerakan memperadabkan dan

mencerahkan bangsa Jepang. Dengan semangat ini, Restorasi

Meiji meliputi upaya pembaruan di bidang sentralisasi

dan standardisasi administrasi negara. Pembaruan

di bidang ini dilakukan oleh Kaisar Meiji dengan

cara menghidupkan kembali sistem kekaisaran pada tahun

1867 yang diikuti oleh pembentukan propinsi di seluruh

negara Jepang pada tahun 1871. Pada tahun 1885, Kaisar

Meiji menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kabinet

yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan dibantu

oleh beberapa orang menteri.

Selain itu, kebebasan untuk berpolitik mulai diakui

oleh Kaisar Meiji. Berkaitan dengan itu, pemerintah

memberikan kelonggaran kepada rakyatnya untuk

mendirikan partai politik sebagai alat menyalurkan

aspirasi politik mereka. Kebijakan tersebut dikeluarkan

oleh Kaisar Meiji sebagai antisipasi terhadap gerakan

yang merasa tidak puas terhadap pemerintah. Dari sekian

banyak partai politik yang paling menonjol adalah

Seiyukai Party (Partai Liberal) yang didirikan oleh

Itagaki Taisyke dari clan Satsuma dan Minseito Party

(Partai Progresif) yang didirikan oleh Okuma Shigenobu

dari golongan intelektual dan pengusaha. Pada dasarnya,

kedua partai ini memiliki tujuan yang sama, yaitu

menyebarkan ide-ide modernisasi ke seluruh lapisan

masyarakat. Salah satu tuntutan kedua partai ini adalah

perubahan konstitusi karena konstitusi yang ada pada

saat itu terkesan seolah-olah negara bukan milik

rakyat, melainkan milik segelintir orang yang memiliki

kekuasaan. Terhadap tuntutan ini, pada tanggal 11

Februari 1889, Kaisar Meiji mengesahkan konstitusi baru

yang berdampak pada perubahan struktur pemerintahan.

Berdasarkan konstitusi tersebut, Kaisar Meiji tetap

pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi dibantu oleh Diet

atau parlemen yang terdiri atas Dewan Agung dan Dewan

Perwakilan Rakyat. Tugas pokok dari parlemen adalah

mengawasi jalannya pemerintahan supaya tidak otoriter.

Setahun kemudian, untuk mengisi kursi parlemen Kaisar

Meiji menyelenggarakan pemilihan umum.8

Untuk mewujudkan perubahan gaya hidup, hal penting

yang dilakukan oleh Kaisar Meiji adalah melakukan

pembaruan di bidang pendidikan. Pembaruan di bidang ini

berupaya untuk membentuk kesadaran bangsa Jepang untuk

meninggalkan feodalisme dan menggantikannya dengan

kehidupan modern. Hal-hal yang bersifat takhayul yang

terkait erat dengan kehidupan feodalisme harus

ditinggalkan oleh bangsa Jepang dan menggantikannya

dengan budaya berpikir ilmiah. Meskipun demikian, nilai-

nilai tradisional yang dianggap masih relevan terus

dipertahankan sehingga bangsa Jepang menjelma sebagai

sebuah bangsa yang mampu memadukan gaya hidup lama

bangsa Jepang dengan gaya hidup modern yang ditirunya

dari negara-negara Barat.

Sehubungan dengan itu, pada tahun 1871, Kaisar

Meiji memutuskan untuk membentuk Kementerian

Pendidikan. Sistem pendidikan yang dikembangkan meniru

sistem pendidikan yang berkembang di Amerika Serikat.

Pemerintah juga banyak mendatangkan tenaga pengajar

dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis serta banyak

mengirim rakyatnya untuk belajar di negara-negara

tersebut. Kurikulumnya tidak hanya berisikan kehidupan

tradisional, tetapi dipadukan dengan perkembangan ilmu

yang terjadi di negara-negara Barat. Sejak dari

pendidikan dasar hingga menengah, para pendidik mulai

menanamkan budaya berpikir rasional dan mulai mengikis

pola pikir tradisional yang masih kental dengan hal-hal

yang berbau mitologi.9

Selain itu, pemerintah pun mendorong rakyatnya

untuk secara aktif memajukan pendidikan. Dorongan tersebut

ternyata ditanggapi secara positif oleh

masyarakat yang terlihat dari didirikannya berbagai

universitas dengan kurikulum modern. Sekadar contoh,

bahwa pada masa ini telah lahir beberapa perguruan

tinggi yang didirikan oleh masyarakat, seperti The

Imperial University, Doshida University, dan Waseda

University. Kurikulum yang dikembangkan oleh ketiga

perguruan tinggi tersebut memperlihatkan perpaduan

harmoni antara kebudayaan Jepang lama dan kebudayaan

Barat. Kelak, para lulusan ketiga universitas ini

berperan aktif dalam melahirkan generasi berkultur

modern dengan semangat kultur Jepang. Pembaruan di

bidang pendidikan kemudian dipadukan secara harmoni

dengan pendidikan agama yang berlandaskan pada

sintoisme. Hasilnya berupa jati diri bangsa Jepang

yang maju di bidang ilmu dan teknologi, tetapi tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Jepang.

Selain dipengaruhi oleh keberhasilan memperbarui

bidang politik dan pendidikan, percepatan penyebaran

ide-ide pembaruan dipengaruhi pula keberhasilan inovasi

teknologi komunikasi, media massa, dan transportasi

yang dilaksanakan pada tahun-tahun awal Restorasi

Meiji.10 Pada tahun 1869, Pemerintah Jepang mulai

membangun komunikasi telegrafik yang diikuti dengan

pembangunan kantor pos pada tahun 1871. Keduanya

memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai tempat diperolehnya

berbagai informasi dalam rangka pertahanan

nasional. Demikian halnya juga dengan sektor transportasi,

Pemerintah Jepang meyakini bahwa sektor ini memiliki

fungsi yang strategis dalam membangun peradaban

bangsa. Sama halnya dengan sektor komunikasi, sektor

ini pun tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat

pembangunan ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi sebagai

alat pertahanan negara. Berkait dengan tersebut,

sejak tahun 1872, Pemerintah Jepang mulai membangun

prasarana dan sarana transportasi baik transportasi

darat maupun laut.

Pembaruan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji berhasil

menjadikan negaranya sebagai negara industri yang

mulai disegani oleh negara-negara Barat. Sebagai sebuah

negara industri, bangsa Jepang dihadapkan pada dua

permasalahan penting. Pertama, bagaimana memperoleh

sumber bahan mentah (raw material resources) yang sangat

dibutuhkan untuk mempertahankan kesinambungan industrialisasinya.

Kedua, bagaimana memasarkan hasil-hasil

industrinya ke luar Jepang sehingga akan memberikan

keuntungan ekonomis bagi negaranya. Kedua persoalan itu

kemudian ditafsirkan oleh sebagian bangsa Jepang sebagai

cara untuk mengamankan kepentingan Jepang di

negara-negara tetangganya. Mereka beranggapan bahwa

satu-satunya jalan yang mesti ditempuh oleh Pemerintah

Jepang adalah melakukan ekspansi terhadap negara-negara

di sekitar Jepang terutama yang memiliki potensi sumber

daya alam dan dapat dijadikan pasar bagi hasil industri

negaranya. Oleh karena itu, Kaisar Meiji beranggapan

bahwa kekuatan militer Jepang harus diperbarui pula.

Upaya Pemerintah Jepang untuk memodernisasikan

militernya secara tidak langsung sangat diuntungkan

dengan posisi negaranya yang dijadikan sebagai buffer

state (negara penyangga) bagi negara-negara Barat yang

memiliki kepentingan di Asia-Pasifik. Dengan posisi

tersebut, Pemerintah Jepang secara leluasa dapat

membangun kekuatan militernya tanpa memperoleh gangguan

dari negara-negara Barat. Hanya dua angkatan yang dibangun

oleh Jepang, yakni angkatan darat dan angkatan

laut sedangkan angkatan udaranya diintegrasikan sebagai

bagian dari masing-masing angkatan. Kaisar Meiji

membangun kekuatan Angkatan Darat dengan meniru

Angkatan Darat Prancis, tetapi kemudian berpaling ke

Angkatan Darat Jerman. Sementara itu, Angkatan Laut

Inggris dijadikan sebagai rujukan untuk membangun

kekuatan Angkatan Laut Jepang.11

Keberhasilan Jepang membangun kekuatan militernya

diujicobakan dengan melakukan ekspansi ke Cina pada tahun

1894. Setelah melakukan peperangan dengan tentara

Cina selama satu tahun, pada tanggal 17 April 1895,

Jepang mengakhiri peperangan tersebut yang ditandai

dengan ditandatanginya Perjanjian Shimonoseki. Berdasarkan

perjanjian itu, Jepang memiliki kekuasaan atas

beberapa wilayah Cina, yaitu Pulau Formosa (Taiwan),

daerah Kwantung, Port Arthur, dan Dairen.12 Penguasaan

atas beberapa wilayah Cina tersebut menandai dimulainya

era baru Jepang sebagai negara imperialis.

Kemenangan tersebut membawa dampak yang besar bagi

bangsa Jepang untuk menjadi yang termaju di antara

bangsa Asia lainnya. Halangan utama yang harus segera

diatasi oleh Jepang adalah memotong kepentingan Rusia

di wilayah Asia Timur. Membiarkan Rusia memiliki pelabuhan

air hangat akan sangat membahayakan Jepang sehingga

politik air hangat Rusia itu perlu diakhiri

sedini mungkin. Untuk memotong kepentingan Rusia atas

Asia Timur-Pasifik, pada tahun 1904, Jepang menyerang

pangkalan militer Rusia di daerah Manchuria. Satu tahun

kemudian, Jepang berkuasa atas wilayah Manchuria bahkan

sampai ke Pulau Sakhalin Selatan. Keberhasilan ini sangat

mengagumkan bagi sebagian negara-negara Asia dan

dianggap sebagai awal kebangkitan Asia. Ekspansi Jepang

ke daratan Asia Timur semakin kuat seiring dengan aneksasi

Semenanjung Korea pada tahun 1910.

Pada masa Perang Dunia Pertama, bangsa Jepang

bergabung dengan negara-negara Barat untuk memerangi

kekuatan militer Jerman dan Turki. Setelah peperangan

ini berakhir pada tahun 1919, Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

menyerahkan seluruh jajahan Jerman di Pasifik Selatan

kepada Pemerintah Jepang. Di satu sisi, keberhasilan

tersebut memberikan rasa bangga pada diri bangsa

Jepang. Akan tetapi, pada sisi lain hasil-hasil ekspansi

yang diperoleh tersebut melahirkan ketidakpuasan

di kalangan sebagian masyarakat Jepang. Perasaan ini

lahir sebagai suatu reaksi terhadap berbagai kebijakan

yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Inggris, terutama

yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuatan

militer dunia.13 Pemerintah Jepang memang tidak

dapat menolak kepentingan Amerika Serikat dan Inggris

karena secara ekonomi mereka masih sangat bergantung

pada kedua negara tersebut. Lambat laun, seiring dengan

semakin menebalnya nasionalisme pada diri bangsa

Jepang, berbagai kebijakan tersebut oleh sebagian

masyarakat Jepang dianggap sebagai upaya mengerdilkan

kembali bangsanya dalam pergaulan internasional. Untuk

melepaskan ketergantungan ekonomi kepada negara-negara

Barat, bangsa Jepang berusaha untuk menguasai wilayahwilayah

yang dipandang memiliki sumber daya alam vital,

seperti minyak bumi. Berkaitan dengan ini, Angkatan

Laut Jepang memandang wilayah Selatan, khususnya Indonesia,

sebagai daerah yang harus dikuasai oleh Jepang.

Penguasaan terhadap wilayah ini akan menjamin hidup

bangsa Jepang yang memang tidak memiliki sumber daya

alam yang melimpah.

2.2 Perkembangan Awal Teori Ekspansi Jepang ke Indonesia

dan Reaksi Kaum Pergerakan Nasional

A. Pandangan Angkatan Laut Jepang terhadap Indonesia

“… Kita perlu memanfaatkan tanah Selatan yang luas

beserta sumber alamnya yang kaya yang dibiarkan begitu

saja tidak dikembangkan. Lagi pula, membebaskan

dan menolong bangsa-bangsa di Selatan dari

keadaan yang prihatin ini merupakan tanggung jawab

Jepang sebagai pemimpin Asia Timur Raya … . Mereka

menjual bahan baku, kita menjual barang jadi. Hubungan

erat laksana bibir dengan gigi ini merupakan

syarat mutlak pengembangan Asia Timur Raya”.

Tulisan tersebut merupakan pernyataan Sato Shinen,

seorang ahli pikir Rezim Tokugawa, yang selalu menekankan

perlunya bangsa Jepang melakukan ekspansi ke

Selatan. Dalam kurun tahun 1930-an, pernyataannya ini

kemudian menjadi pandangan resmi Markas Besar Angkatan

Laut Jepang yang boleh dikatakan sebagai wujud persaingannya

dengan Markas Besar Angkatan Darat Jepang.

Pengingkaran bangsa Jepang terhadap kemerdekaan

dan kesamaan (freedom and equality) tidak dapat

dilepaskan dari keberhasilannya menjadi sebuah negara

industri yang diakui keandalannya oleh bangsa-bangsa

Barat. Bangsa Jepang perlu mengamankan wilayah-wilayah

yang mendukung proses industrialisasinya, baik wilayah

yang memiliki sumber daya alam maupun wilayah yang memiliki

potensi sebagai pasar hasil industrinya. Dengan

perkataan lain, ekspansi yang dilakukan Jepang ke Indonesia

tidak dapat dilepaskan dari upaya Pemerintah

Jepang untuk memperluas ruang penghidupannya

(lebensraum), baik secara politik maupun ekonomi.

Meskipun secara umum rencana ekspansi tersebut

merupakan isu yang dapat diterima oleh bangsa Jepang,

tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan pandangan

mengenai rencana ekspansi itu sendiri. Angkatan Darat

Jepang lebih memprioritaskan untuk melakukan ekspansinya

ke Daratan Cina dan Semenanjung Korea. Oleh

bangsa Jepang, pandangan ini kemudian lebih dikenal

dengan sebutan ekspansi ke daerah Utara. Di lain pihak,

Angkatan Laut Jepang dalam setiap kesempatan selalu

menyebarkan pemikiran bahwa pengembangan negara Jepang

bukanlah di daerah Utara (Daratan Cina dan Semenanjung

Korea), melainkan ke wilayah Selatan, yaitu negaranegara

yang sekarang termasuk ke dalam kawasan Asia

Tenggara. Pandangan ini tercermin dari kebijakan luar

negeri Angkatan Laut Jepang yang dimuat dalam Kaigun

Yoran terbitan tahun 1933.

Bangsa raksasa Jepang, Jepang, sekarang telah mengulurkan

kedua tangannya. Tangan kiri mencengkeram

Daratan Tiongkok, tangan kanan mencengkeram Pasifik.

Politik terhadap Daratan Tiongkok dan Pasifik

harus dilakukan secara serentak …. Adapun mengenai

tempat Jepang bersandar itu, Negeri Jepang tetap

negeri kepulauan sampai dunia kiamat karena ini

merupakan kehendak Dewa meletakkan negeri Jepang di

lautan. Negeri kepulauan ini tidak akan berubah

menjadi negeri daratan. Oleh sebab itu, betapapun

pentingnya Manchuria dan Mongolia itu, tidak lain

hanya merupakan garis gizi Jepang saja.14

Pada awalnya, prioritas pertama sasaran ekspansi

tersebut adalah Filipina, namun sejak tahun 1933

berubah menjadi Indonesia. Perubahan ini semata-mata

disebabkan oleh melimpahnya sumber daya alam, khususnya

minyak yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu,

Angkatan Laut Jepang sangat berkepentingan terhadap

Indonesia, terlebih-lebih sebagai upaya menjaga

persaingan dengan Angkatan Darat Jepang yang sudah

memantapkan kekuasaan politiknya di Manchuria dan

Mongolia.

Bagi Angkatan Laut Jepang, Indonesia merupakan

sebuah bentangan geografis yang jika dikuasai akan

mampu menjamin kebutuhan Jepang akan sumber daya alam.

Jika mereka berhasil menguasai wilayah ini, maka

Pasifik sebagai garis nyawa (seimeisen) Jepang dapat

dikuasai secara sempurna. Dengan perkataan lain,

Angkatan Laut Jepang telah secara jelas memfokuskan

sasarannya pada wilayah Selatan, terutama Indonesia,

dalam rencana perluasan kekuasaan negara kekaisaran.

Perbedaan pandangan ini kemudian semakin menajam ke

arah persaingan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut

Jepang mengenai rencana perluasan wilayah penghidupan

bangsa Jepang.15

Potensi sumber daya alam, terutama minyak bumi,

merupakan landasan utama Markas Besar Angkatan Laut

Jepang dalam mengembangkan rencana ekspansi ke Selatan.

Markas Besar Angkatan Laut Jepang memang sangat

berkepentingan untuk mengamankan penyuplaian minyak

karena mereka merupakan konsumen terbesar di Jepang.

Dalam hal ini, Itagaki Yoichi menulis

“demi membela diri … perdamaian abadi Asia Timur,

pengiriman minyak dari Selatan (Asia Tenggara) terlebih-

lebih dari Indonesia merupakan syarat mutlak.

Dalam makna ini, sungguh-sungguh minyak merupakan

awal dan akhir politik ekspansi ke Selatan (Nanshin)

Jepang”.16

Memasuki tahun 1940-an, perhatian Angkatan Laut

Jepang terhadap Indonesia semakin memperlihatkan

rencana kongkret ke arah rencana ekspansi. Dengan

mengacu pada hasil berbagai penelitian mengenai wilayah

Selatan dari tahun 1930-1940, Departemen dan Markas

Besar Angkatan Laut Jepang berhasil menyusun sebuah

brain trust untuk menyelesaikan masalah Selatan.

Kebijakan damai merupakan langkah awal yang akan

diambil oleh bangsa Jepang untuk menguasai Indonesia.

Kebijakan damai ini kemudian dirumuskan oleh Letnan

Kolonel Ogi Kazuto dari Forum Peneliti Gabungan

Angkatan Laut Jepang menjadi sebuah rencana aksi

Angkatan Laut Jepang. Pertama, menyusun kekuatan yang

layak pada pangkalan-pangkalan strategis. Kedua,

melakukan penelitian tentang berbagai unsur di Hindia

Belanda dan sekitarnya. Ketiga, mencari jalan untuk

memperoleh minyak dan sumber alam penting lainnya

dengan cara berusaha untuk memengaruhi pihak Hindia

Belanda sekaligus mempersiapkan diri kita sendiri

sebagai antisipasi menghadapi perubahan situasi

internasional. Keempat, memengaruhi dan memanfaatkan

penduduk asli setempat yang antipemerintah. Kelima,

berusaha memengaruhi dan merangkul orang Cina

perantauan dan pengusaha lainnya supaya menguntungkan

Jepang. Keenam, melakukan pra-operasi terhadap wilayah

yang tidak begitu dipentingkan oleh Pemerintah Hindia

Belanda, seperti Celebes, New Guinea, dan wilayah

lainnya.17

Apabila kebijakan damai ini tidak dapat

dilaksanakan, Angkatan Laut Jepang menggariskan bahwa

kebijakan kekuatan militer merupakan jalan terakhir

untuk menguasai Indonesia. Terhadap kebijakan ini,

Angkatan Laut Jepang menyusun rencana dengan landasan

“campuran budi dan wibawa (lunak dan keras) terhadap

penduduk setempat”. Oleh para petinggi militer Jepang,

Indonesia dikategorikan sebagai bagian dari

Persemakmuran Asia Timur Raya bersama-sama dengan

seluruh negara yang terletak di wilayah ini. Para

petinggi militer Jepang merumuskan empat alternatif

bentuk penguasaan wilayah Indonesia, yakni (1) secara

murni menjadi wilayah Jepang, (2) menjadi negara

perlindungan (protektorat) Jepang, (3) menjadi daerah

otonom, dan (4) menjadi negara serikat.18

Dalam pandangan Angkatan Laut Jepang, alternatif

yang paling tepat untuk menguasai Indonesia adalah

menjadikan wilayah tersebut sebagai negara perlindungan

Jepang. Militer Jepang terlebih dahulu harus menduduki

Indonesia secara militer, kemudian menjalankan

pemerintahan militer untuk mengamankan kedaulatan penuh

Jepang atas wilayah tersebut. Apabila situasi telah

memenuhi syarat, wilayah tersebut akan diberi status

setengah merdeka sebagai “Negara Kebangsaan Hindia

Timur”. Hubungannya dengan Pemerintah Jepang akan

diikat melalui sebuah perjanjian yang menetapkan Jepang

sebagai negara pelindung bagi negara baru tersebut.19

Meskipun demikian, sampai bulan Juli 1941, belum

terdapat perjanjian antara Angkatan Laut dan Angkatan

Darat Jepang mengenai pembagian daerah kekuasaan mereka

di Indonesia jika militer Jepang berhasil menduduki

Indonesia.

B. Reaksi Kaum Pergerakan Indonesia

Ketika Angkatan Laut Jepang mulai mengampanyekan

rencana ekspansi ke wilayah Selatan, pergerakan

nasional Indonesia sedang memasuki fase kedua, yakni

tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Semangat ini

dirumuskan pada tahun 1925 dalam sebuah Manifesto

Politik oleh Perhimpunan Indonesia yang mencakup tiga

buah prinsip nasionalisme, yaitu (1) kebebasan

(kemerdekaan), (2) kesatuan, dan (3) kesamaan. Sudah

barang tentu sifat nasionalisme itu antikolonial

sehingga dalam rangka program perjuangan nasional

tercantum prnsip nonkooperasi terhadap penguasa

kolonial.20

Di lain pihak, dilihat dari sisi propaganda yang

dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang berkaitan dengan

rencana ekspansi mereka ke Indonesia, dalam batas-batas

tertentu dapat diterima sebagai sesuatu yang tidak

bertentangan dengan semangat nasionalisme Indonesia.

Oleh karena itu, sangatlah masuk akal kalau para

pemimpin pergerakan nasional Indonesia memperlihatkan

sikap simpati terhadap Jepang. Organisasi politik pun

memperlihatkan sikap simpati terhadap gerakan pan-

Asianisme yang dipropagandakan oleh Angkatan Laut

Jepang. Meskipun demikian, ada juga tokoh pergerakan

nasional dan organisasi politik yang memperlihatkan

sikap simpatinya tersebut secara hati-hati.

Sebelum tahun 1930-an, sebagian kelompok elite

intelektual bangsa Indonesia menyadari bahwa

ekspansionisme Jepang di Pasifik Barat akan berbenturan

dengan negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam kaitan ini, masa depan Indonesia diperkirakan

akan mendapat pengaruh dari persaingan negara-negara

adikuasa tersebut. Soekarno merupakan salah seorang

tokoh pergerakan Indonesia yang dengan tajam mengkritik

kebijakan ekspansionisme Jepang ke wilayah Selatan.

Bukan saja kebijakan tersebut bertentangan dengan

slogan-slogan yang dilontarkan oleh Jepang, melainkan

juga bertentangan dengan keinginan negara-negara Asia

untuk mencapai kemerdekaannya.

Pada tahun 1930, ia mengatakan dengan tegas bahwa

Jepang merupakan satu-satunya negara imperialis modern

di Asia yang akan menjadi ancaman bagi perdamaian dan

keamanan bangsa-bangsa di Lingkaran Pasifik. Soekarno

mencap bahwa slogan “Jepang sebagai perintis bagi

bangsa-bangsa tertindas di Asia” merupakan sebuah

penipuan dan kebohongan serta tidak lebih dari sebuah

ilusi para nasionalis Jepang konservatif. Pan-Asianisme

yang dipropagandakan oleh Jepang bukanlah gerakan

kebangkitan Asia untuk Asia, melainkan sebagai upaya

untuk mengukuhkan kekuasaan imperialisme Jepang atas

bangsa-bangsa Asia. Untuk mencapai pan-Asianisme yang

sesungguhnya, diperlukan suatu kekompakan di antara

bangsa Asia untuk melawan setiap negara imperialis,

termasuk menentang kebijakan Jepang yang mengembangkan

rencana imperialisme terhadap wilayah Selatan.21

Akan tetapi, kesadaran Soekarno mengenai

imperialisme Jepang merupakan sikap minoritas dari kaum

pergerakan nasionalis Indonesia. Secara umum, masyarakat

Indonesia melihat Jepang dengan kesan positif,

yakni sebagai sebuah negara Asia yang telah berhasil

dengan cepat mencapai modernisasi. Lebih dari itu,

setelah Perang Dunia I, barang-barang keperluan seharihari

buatan Jepang yang sangat murah tapi berkualitas

mulai menyerbu pasar Indonesia. Ditambah lagi dengan

pelayanan yang diberikan oleh para pedagang Jepang yang

“ramah dan tak pernah melepas senyum” turut memperkuat

rasa simpati masyarakat Indonesia terhadap Jepang.22

Di antara tokoh pergerakan nasional Indonesia yang

memperlihatkan sikap simpati, antara lain dapat

dikemukakan Gatot Mangkoepradja, Mohammad Hatta, Sam

Ratulangie, dan Ahmad Soebardjo. Mereka telah melakukan

hubungan dengan beberapa tokoh dan kelompok nasionalis

Jepang sebelum Perang Pasifik pecah. Namun demikian,

sikap simpati yang diperlihatkan oleh keempat tokoh

pergerakan nasional menunjukkan derajat yang berbeda

seperti akan diuraikan berikut ini.

Hubungan antara Gatot Mangkoepradja dengan tokohtokoh

nasionalis Jepang pada awalnya tidak dapat

dilepaskan dari kegiatan perdagangan yang ditekuni

Gatot Mangkoepradja sejak tahun 1930-an. Dalam rangka

ini, pada tahun 1933 bersama-sama dengan Parada Harahap

dirinya melakukan kunjungan ke Jepang. Berbarengan

dengan kunjungannya itu, pada bulan Desember 1933 di

Tokyo diselenggarakan Kongres Pan-Asia dan dirinya

menghadiri kongres tersebut sebagai wakil Indonesia.

Setelah menghadiri kongres tersebut, lahir kesan yang

begitu mendalam bahwa Jepang benar-benar bertekad untuk

menjadikan “Asia untuk Bangsa Asia”.23

Setibanya di Indonesia, di bawah bendera pan-

Asianisme, Gatot Mangkoepradja mulai melakukan

aktivitas dengan berusaha memajukan hubungan persahabatan

dengan Jepang secara dinamis, namun sangat

hati-hati. Dalam melaksanakan usaha demikian, ia mulai

mendekati orang-orang Jepang yang tinggal di Pulau Jawa

yang umumnya berperan sebagai pedagang. Dalam

perkembangan selanjutnya, demi mewujudkan kemerdekaan

Indonesia, Gatot Mangkoepradja secara terang-terangan

menyatakan sebagai orang yang pro-Jepang sehingga sejak

saat itu setiap gerak-geriknya mulai secara ketat

diawasi oleh aparat kepolisian Hindia Belanda.24

Aktivitasnya ini yang kelak mendorong Pemerintah

Militer Jepang melibatkan dirinya dalam proses

pembentukan Tentara Peta.

Sikap berbeda dengan Gatot Mangkoepradja

diperlihatkan oleh Mohammad Hatta, salah seorang

pemimpin utama pergerakan nasional Indonesia. Dalam

batas-batas tertentu, ia tidak menentang Jepang

terutama yang berhubungan dengan gerak dinamisnya

menjadi sebuah negara modern. Selebihnya, Mohammad

Hatta memperlihatkan sikap kritis, terutama yang

menyangkut kebijakan ekspansi Jepang ke negara-negara

Asia yang dibungkus dalam konsep gerakan pan-Asianisme.

Dalam suatu kesempatan, ia mengunjungi Jepang

sekitar tahun 1933. Dalam kunjungannya itu, ia

mengingatkan para mahasiswa Indonesia yang belajar di

Jepang bahwa menggantungkan nasib bangsa kepada negara

lain (Jepang) tidak akan mampu melahirkan bangsa

Indonesia yang mandiri. Ia berkata, “Dalam hal politik,

kita harus berhati-hati. Jepang adalah negara yang kuat

perekonomiannya. …. Tidak ada negara di mana pun yang

memberikan bantuan tanpa maksud apa-apa”.25

Lebih jauh, Hatta melihat bahwa pan-Asianisme yang

diusung oleh Jepang telah dikotori oleh kekuasaan

fasisme Jepang yang bermimpi menjadi pemimpin di Asia.

Suatu saat, gerakan ini akan mendorong Jepang untuk

membentuk tanah jajahan di Asia seperti telah dilakukan

terhadap Cina dan beberapa negara Asia lainnya.

Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Indonesia tidak

dapat ditukar dengan apa pun juga. Pan-Asianisme yang

dibarengi oleh ambisi kekuasaan fasis Jepang untuk

menjadi pemimpin Asia tidak dapat berjalan beriringan

dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai

kemerdekaannya. Oleh karena itu, gerakan tersebut

secara tegas ditolaknya dengan cara menentang imperialisme

yang hendak dikembangkan oleh Jepang.26

Sikap yang sama diperlihatkan juga oleh Ahmad

Subardjo, salah seorang pemimpin pergerakan nasional

Indonesia. Hubungannya dengan Jepang dilandasi oleh

suatu kesadaran bahwa antara pergerakan nasional

Indonesia dan gerakan pan-Asianisme Jepang memiliki

kesamaan untuk memudahkan rakyat Indonesia melepaskan

diri dari kolonialisme Belanda.27 Dengan demikian, pada

awalnya dirinya memperlihatkan sikap simpati terhadap

Jepang yang memandang cukup memiliki kekuatan untuk

membebaskan Asia dari kekuasaan negara-negara Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai

menyangsikan keinginan Jepang untuk membebaskan Asia

dari cengkeraman penjajahan negara-negara Barat.

Prinsip “di bawah pemimpin Jepang” merupakan hal yang

dipertanyakan oleh Ahmad Subardjo untuk mewujudkan pan-

Asianisme. Dengan prinsip tersebut, peluang untuk

menjadikan Jepang sebagai negara imperialis sangat

terbuka lebar. Membiarkan prinsip ini dikembangkan

tanpa diupayakan untuk dihentikan akan membuat “…

bangsa-bangsa di Asia sebagai budak Jepang demi

keuntungan negara Jepang sendiri”.28 Kesangsian itu

semakin memuncak seiring dengan dijadikannya teori

ekspansi ke Selatan menjadi kebijakan negara Jepang.

Sutan Sjahrir memperlihatkan sikap berbeda dengan

keempat tokoh pergerakan nasional yang telah disinggung

sebelumnya. Ia memperlihatkan sikap menentang terhadap

gerakan pan-Asianisme Jepang dan mengatakan bahwa sikap

simpati terhadap Jepang yang diperlihatkan oleh rekanrekan

seperjuangannya dilatarbelakangi oleh belum

adanya kesadaran bahwa Jepang sedang tumbuh menjadi

sebuah negara imperialis.29 Ketiadaan kesadaran ini

justru sangat membahayakan bangsa Indonesia yang

mencita-citakan kemerdekaannya.

Dalam pandangan Sjahrir, Jepang tidak lain adalah

sebuah negara totaliter Asia Timur yang paling menonjol

sifat ultranasionalismenya. Sebagai seorang yang

mengagungkan demokrasi, dirinya sangat membenci

totaliterisme yang dikembangkan oleh Jepang karena akan

menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu, tidaklah

berlebihan kalau Sjahrir memandang Jepang bukan objek

kehormatan intelektual, terlebih lagi kebijakan

ekspansi ke Selatan merupakan ancaman nyata terhadap

cita-cita kemerdekaan Indonesia.30 Sikapnya tersebut ia

pertahankan secara konsisten ketika Jepang menduduki

Indonesia tahun 1942. Dirinya, bersama-sama dengan dr.

Tjipto Mangunkusumo mengembangkan sikap nonkooperasi

terhadap Jepang. Sikap keduanya kemudian didukung penuh

oleh Gerindo yang menjadi organisasi pergerakan paling

anti-Jepang.31

2.3 Invasi dan Pendudukan Jepang

Pada tahun 1940, kebijakan ekspansi Pemerintah

Jepang memperlihatkan perubahan yang cukup menentukan.

Kabinet Konoye mengumumkan bahwa dalam rangka

mengembangkan wilayah Kemaharajaan Jepang, bangsa

Jepang akan melakukan ekspansi ke Utara dan Selatan

dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, ekspansi

tersebut bertujuan juga untuk menguasai sumber daya

alam yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Penguasaan

terhadap sumber daya alam merupakan faktor terpenting

yang mendorong Pemerintah Jepang mengembangkan

kebijakan ekspansi ke Utara dan Selatan.32 Pada

kenyataannya, berbagai sumber sejarah menunjukan bahwa

minyak bumi Indonesia merupakan daya tarik utama bagi

Jepang untuk melancarkan Perang Pasifik pada akhir

tahun 1941.33

Angkatan Darat yang pada awalnya kurang memiliki

perhatian ke Selatan, mendukung penuh Kebijakan Kabinet

Konoye tersebut. Pada bulan Mei 1940, Departemen

Angkatan Darat Jepang secara terbuka mengakui bahwa

“saat ini, garis nyawa Jepang berada di Selatan ….

Secara jelas kita katakan, masalah minyak itu, tidak

ada cara lain kecuali kita ambil dari Hindia Belanda”

meskipun perhatian utama mereka tetap ke Cina

Daratan.34 Perhatian Angkatan Darat Jepang terhadap

Selatan semakin jelas seiring dengan dirumuskannya

kebijakan ekspansi Angkatan Darat bertajuk Garis Pokok

Penanganan Situasi Seiring dengan Peralihan Situasi

Dunia. Pada tanggal 27 Juli 1940, Pemerintah Jepang

menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Markas Gabungan

Pemerintah Jepang untuk membahas haluan negara sebagai

landasan pelaksanaan ekspansi. Dalam rapat

permusyawaratan tersebut, Usui Shigeki (Kepala Seksi

Operasi Militer Markas Besar Angkatan Darat),

memaparkan Garis Pokok Penanganan Situasi Seiring

dengan Peralihan Situasi Dunia tersebut. Pertama,

ekspansi ke Selatan merupakan salah satu bagian dari

upaya menyelesaikan masalah Cina. Kedua, jalur

diplomasi bukanlah satu-satunya jalan untuk menguasai

Selatan. Penggunaan kekuatan militer dapat

dipertimbangkan secara serius karena semakin cepat

menguasai Selatan semakin cepat pula masalah Cina dapat

diselesaikan. Ketiga, Indo-Cina, Hongkong, Indonesia,

dan seluruh pulau bekas jajahan Jerman maupun jajahan

Prancis di Pasifik Selatan merupakan daerah Selatan

yang akan dikuasai oleh Jepang.35 Rapat permusyawaratan

tersebut pada akhirnya menyetujui Garis Pokok

Penanganan Situasi Seiring dengan Peralihan Situasi

Dunia sebagai Haluan Negara Jepang yang kelak

menentukan langkah ekspansi Jepang ke Indonesia.

Rencana ekspansi Jepang ke Selatan dipropagandakan

sebagai upaya membentuk blok swasembada dengan Jepang,

Manchuria, dan Cina, sebagai penyangga utamanya. Blok

swasembada ini dirumuskan sebagai upaya pembentukan

perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita mulia Hakko

Ichi-u (delapan benang di bawah satu atap) yang dijiwai

oleh ajaran Sintoisme khususnya mengenai kesatuan umat

manusia. Dalam rangka mewujudkan kesatuan umat manusia

itu, bangsa Jepang memiliki tanggung jawab untuk

membentuk lingkungan kemakmuran bersama di antara

segenap bangsa dengan mencurahkan segala tenaga dan

kekuatannya menurut kesanggupan dan kedudukannya

masing-masing sambil bekerja bersama-sama dalam susunan

persaudaraan, laksana sebuah rumah tangga yang rukun

dan damai.36

Tahap pertama dari upaya Jepang tersebut adalah

membentuk Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya

yang meliputi kawasan Asia Tenggara dengan Jepang,

Cina, dan Mancukuo (Manchuria) sebagai tulang

punggungnya. Tahap pertama ini akan dicapai selama

Perang Dunia II dengan jalan menjalankan beberapa

langkah politik global yang disokong oleh kekuatan

militer. Tahap kedua merupakan pengembangan Lingkungan

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sehingga akan

meliputi Sri Langka, Australia, Selandia Baru, Oseania,

sebagian Amerika Utara, dan negara-negara di Amerika

Tengah.37

Meskipun Pemerintah Jepang secara terbuka

menetapkan Indonesia sebagai salah satu wilayah

pengembangan negara Jepang, tetapi mereka bertindak

sangat hati-hati terhadap wilayah yang masih dikuasai

oleh Kerajaan Belanda tersebut. Jalur diplomasi menjadi

pilihan awal bagi Pemerintah Jepang agar kepentingannya

di Indonesia tidak terancam. Setidak-tidaknya ada dua

faktor yang mendorong Pemerintah Jepang mengambil

kebijakan tersebut. Pertama, kekuatan militer negaranegara

Barat (Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis)

tersebar secara merata sepanjang Jepang-Indonesia.

Doktrin Angkatan Laut Jepang memperlihatkan

kecenderungan untuk “secara ketat menghindari pemakaian

militer terhadap Selatan karena dikhawatirkan dapat

mencetuskan perang dengan Amerika Serikat”.38 Kedua,

baik kalangan Angkatan Laut maupun Angkatan Darat

Jepang merasakan bahwa pengetahuan mereka tentang

daerah Indonesia masih sangat kurang. Pengetahuan yang

minim ini sangat membahayakan ditinjau dari sudut

strategi militer sehingga Pemerintah Jepang tidak

langsung menggunakan kekuatan militernya karena tidak

mau mengambil risiko tinggi.

Kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh Jepang

untuk mengatasi Indonesia diawali dengan pertukaran

nota perdagangan antara Pemerintah Jepang dan

Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Pada tanggal 20

Mei 1940, Arita Hichiro (Menteri Luar Negeri Jepang)

mengirim nota tersebut kepada Perdana Menteri Kerajaan

Belanda. Nota itu berisi tuntutan Pemerintah Jepang

bahwa dalam keadaan bagaimanapun Pemerintah Hindia Belanda

di Indonesia harus tetap melakukan pengiriman

sumber daya alam vital ke Jepang dengan jumlah yang

telah ditentukan oleh Pemerintah Jepang. Sumber daya

alam tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.39

No

.

Jenis

Komoditas

Jml Permintaan

(dalam ton)

No

.

Jenis

Komoditas

Jml Permintaan

(dalam ton)

1. Timah 3.000 7. Wolfram 1.000

2. Karet 20.000 8. Besi Tua 100.000

3.

Minyak

Mineral

1.000.000 9. Bijih Besi

Kromium

5.000

4. Bauksit 200.000

10

.

Garam 100.000

5. Bijih Nikel 150.000

11

.

Benih Jarak 4.000

6. Bijih Mangan 50.000

12

.

Kulit Kina 600

Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda belum

memberikan nota balasan sehingga pada tanggal 28 Mei

1940 Pemerintah Jepang kembali mengirim nota yang

isinya tidak jauh berbeda dengan nota sebelumnya di

bawah tekanan kelompok ekstremis-nasionalis.40

Pada bulan Juni 1940, Pemerintah Hindia Belanda

baru membalas seluruh nota Pemerintah Jepang. Melalui

nota balasannya itu, Pemerintah Hindia Belanda

menegaskan bahwa (1) sesuai dengan isi perjanjian Hart-

Ishizawa, perdagangan antara kedua negara akan terus

dilanjutkan, (2) Pemerintah Hindia Belanda meminta

Pemerintah Jepang untuk memahami bahwa negaranya berada

dalam keadaan perang dan menyatakan puas terhadap

jaminan Jepang atas status Hindia Belanda, (3)

Pemerintah Hindia Belanda menolak keinginan Pemerintah

Jepang untuk memasukan rakyatnya ke Hindia Belanda

meskipun dikaitkan dengan keperluan tenaga kerja, (4)

Pemerintah Hindia Belanda akan berusaha untuk memenuhi

kebutuhan Jepang atas bahan pertambangan, tetapi tidak

dapat memenuhi kebutuhan Jepang atas minyak karena

dinilai tidak rasional.41

Pada bulan Agustus 1940, Perdana Menteri Koshu

mengangkat I. Kobayashi sebagai ketua delegasi Jepang

untuk melakukan perundingan dengan Pemerintah Hindia

Belanda. Tuntuntan yang akan disampaikan oleh Kobayashi

kepada Pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan

kecenderungan yang bersifat ekspansionis. Pertama,

imigrasi tak terbatas bagi orang-orang Jepang; kedua,

kebebasan berlayar dan penerbangan antarpulau; serta

ketiga, hak eksploitasi kekayaan alam di seluruh

Indonesia. Delegasi Kobayashi memulai perundingan

dengan Pemerintah Hindia Belanda pada bulan September

1940. Akan tetapi, selama perundingan berlangsung

tuntutan tersebut tidak disampaikan kepada Pemerintah

Hindia Belanda karena khawatir mengundang kecurigaan

Amerika Serikat terhadap rencana ekspansi Jepang ke

Indonesia. Selain itu, kegagalan serangan udara Jerman

atas Inggris cukup membuat para pemimpin Jepang harus

lebih waspada dan hati-hati. Akibatnya, misi

perundingan Kobayashi dengan Pemerintah Hindia Belanda

mengalami kegagalan dan pada bulan November 1940 ia

pulang ke negaranya.42

Pada bulan yang sama, Pemerintah Jepang mengangkat

Yoshizawa Kenkichi, anggota Dewan Perwakilan Bangsawan,

sebagai ketua delegasi perundingan Jepang dengan

Pemerintah Hindia Belanda. Perundingannya itu sendiri

baru dilangsungkan pada bulan Januari 1941 dan

Yoshizawa menyampaikan tuntutan yang akan disampaikan

oleh Kobayashi, tetapi dengan bahasa yang lebih halus.

Sampai bulan Juni 1941, kedua delegasi tidak

menghasilkan kesepakatan, tetapi menekankan bahwa

hubungan kedua negara tetap tidak berubah. Yoshizawa

beserta seluruh anggota delegasi Jepang pulang ke

negaranya pada tanggal 27 Juni 1941.43

Kegagalan penggunaan jalur diplomatik itu disebabkan

oleh ketidakseriusan Pemerintah Jepang untuk

memperoleh minyak Indonesia melalui jalan damai. Pemerintah

Jepang justru menjadikan jalur diplomatik ini

sebagai kedok bagi kegiatan spionasenya di Indonesia.

Kenyataan ini yang membuat Pemerintah Hindia Belanda di

Indonesia menjadi tidak senang seperti tercermin dalam

sebuah telegram tanggal 27 Juni 1941 dari Konsul

Jenderal Ishizawa kepada Menteri Luar Negeri Matsuoka

yakni “… Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tidak

senang karena anggota utusan militer pihak Jepang seolah-

olah lebih terkonsentrasi dalam mengamati dan meneliti

berbagai wilayah Hindia Belanda daripada mengurus

administrasi perundingan perdagangan”.44

Kegiatan spionase yang mengekor pada jalur

diplomasi tidak dapat dilepaskan dari upaya Markas

Besar Angkatan Darat Jepang untuk memperoleh

pengetahuan tentang Indonesia. Tidak dapat dipungkiri

bahwa kegiatan ini merupakan persiapan pramiliter yang

dilakukan oleh Pemerintah Jepang berkaitan dengan

rencana ekspansinya ke Indonesia. Kegiatan ini

dilakukan dengan cara mengirim langsung agen-agen

intelijen ke Indonesia dengan kedok sebagai juru

runding, pedagang, dan dengan cara memanfaatkan orangorang

Jepang yang ada di Indonesia.

Cara pertama secara intensif mulai dilakukan oleh

Markas Besar Angkatan Darat Jepang sejak awal Juli 1940

seiring dengan pengiriman tiga orang perwira

menengahnya ke Indonesia, yakni Mayor Shiho Kenkichi

(Kepala Bidang Urusan Bahan Keperluan Militer Seksi ke-

3), Mayor Okamura Seishi (Staf Seksi Operasi Militer

Mabes AD), dan Mayor Kato Nagazo (pegawai seksi di Biro

Pembenahan Departemen Angkatan Darat). Ketiga perwira

menengah tersebut bertugas di Indonesia selama dua

bulan dan berkewajiban melakukan penelitian mengenai

perencanaan, bahan-bahan keperluan, taktik perang,

sandang, sanitasi, dan sebagainya sebagai persiapan

dari rencana invasi Jepang ke Indonesia.45 Hasil

penelitian ketiga perwira Angkatan Darat Jepang

tersebut digambarkan oleh Okamura Seishi sebagai

berkut.

Setelah melakukan penelitian selama dua bulan di

Hindia Belanda, timbul dorongan untuk membebaskan

bangsa-bangsa teraniaya … dengan baju yang compangcamping,

rumah beratap rumbia, muka-muka yang mirip

dengan dirinya tetapi badannya kurus-kurus, yang

pada waktu itu merupakan pembelokkan nasib terbesar

dalam sejarah dunia … Untuk dapat membebaskan

mereka diperlukan kekuatan militer sebanyak satu

setengah divisi karena kita tidak dapat mengabaikan

kekuatan militer Hindia Belanda, terutama Angkatan

Darat Hindia Belanda yang berkekuatan sekitar seratus

ribu orang”.46

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Markas Besar

Angkatan Darat Jepang kemudian diolah sedemikian rupa

sehingga menghasilkan sebuah buku yang berjudul Naskah

Rencana Petunjuk Perang terhadap Selatan. Dalam naskah

tersebut secara tegas dikatakan bahwa invasi yang akan

dilakukan oleh militer ke Indonesia semata-mata berkaitan

dengan kepentingan Jepang untuk “menduduki dan

menjamin daerah sumber daya alam yang penting dengan

menyerang secara mendadak terhadap Hindia Belanda tanpa

menyentuh Singapura”.

Kegiatan spionase menjadi alternatif lain dalam

upaya Jepang menghimpun informasi tentang Indonesia.

Angkatan Laut Jepang menjadikan nelayan sebagai agen

bagi kegiatan spionasenya di Indonesia. Dalam kurun

waktu 1940-1941, di perairan Indonesia tersebar sekitar

500 kapal nelayan yang mengangkut sekitar 4.000 orang

nelayan. Para nelayan ini melakukan kegiatan spionase

dengan cara melanggar undang-undang nelayan Hindia

Belanda sehingga akan memberikan legitimasi bagi Jepang

untuk melakukan penyerangan. Selain itu, para pemotret

dan tukang cukur Jepang memasuki Indonesia dan

melakukan perjalanan sampai ke daerah-daerah terpencil.

Tidak banyak hasil ekonomis yang dihasilkan oleh mereka

kecuali informasi yang dibutuhkan oleh negaranya. Oleh

karena itu, menurut Pemerintah Hindia Belanda mereka

merupakan kelompok masyarakat Jepang yang paling banyak

melakukan kegiatan spionase di Indonesia.47

Sumber kegiatan spionase Jepang yang lain adalah

perusahaan-perusahaan milik Jepang yang ada di

Indonesia. Mereka berusaha di lapangan-lapangan

eksploitasi hutan, pertambangan, dan lain-lain.

Keuntungan ekonomi yang harus diraih oleh mereka tidak

lagi menjadi hal yang penting. Hasil terpenting yang

harus mereka peroleh adalah mendapatkan informasi

mengenai basis-basis ekonomi di Indonesia. Salah

seorang pelaku kegiatan ini adalah Ishihara pemilik

Nanyo Veem dan tokoh nasionalis-ekstrem Jepang yang

tinggal di Indonesia. Demikian juga dengan para

diplomat, sebagian ada yang dibebaskan dari tugas-tugas

diplomatiknya karena harus melakukan pekerjaan

spionase. Wakil Konsul Tagaki dari Konsulat Jepang di

Batavia merupakan contoh yang paling baik dari kasus

ini.48

Selain mengirim langsung para agen rahasianya ke

Indonesia, Pemerintah Jepang pun melakukan penelitian

tentang Indonesia dengan cara memanfaatkan orang-orang

Jepang yang tinggal di Indonesia, baik secara

individual maupun melalui perkumpulan yang ada. Sampai

meletusnya Perang Pasifik, orang-orang Jepang yang

tinggal di Indonesia berasal dari dua generasi yang

masing-masing memiliki latar belakang berbeda. Generasi

pertama memperlihatkan sikap moderat sehingga

Pemerintah Hindia Belanda pun dapat menerima keberadaan

mereka di Indonesia. Pada akhir tahun 1920-an, Aneha

Junpei (Konsul Jepang di Surabaya) mengatakan bahwa

kehidupan orang-orang Jepang di Indonesia sangat baik

karena kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tidak

bersifat diskriminatif. Terlebih lagi sejak tahun 1898

secara hukum Pemerintah Hindia Belanda menempatkan

bangsa Jepang sejajar dengan bangsa kulit putih dalam

hierarki masyarakat kolonial. Dengan kedudukannya itu,

mereka bergerak dengan aman di bidang perdagangan di

bawah perlindungan Pemerintah Hindia Belanda sebagai

bentuk realisasi dari persahabatan Jepang-Hindia

Belanda. Sampai tahun 1936, masyarakat Jepang di Hindia

Belanda merupakan sebuah komunitas sosial nonpolitis.

Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau Pemerintah

Hindia Belanda melaporkan masyarakat Jepang sebagai

masyarakat yang tidak banyak tingkah karena tidak

pernah berhubungan dengan aktivitas subversi atau

spionase.49

Meskipun demikian, sebagian masyarakat Belanda

mengingatkan pemerintahnya untuk tetap waspada terhadap

masyarakat Jepang di Hindia Belanda karena pertumbuhan

negara Jepang dapat mengancam eksistensi mereka di

Hindia Belanda.50 Kekhawatiran tersebut lambat laun

terbukti seiring dengan semakin memburuknya hubungan

persahabatan antara Jepang dan Hindia Belanda.

Kebijakan Pemerintah Jepang untuk melakukan ekspansi ke

Indonesia berdampak pada perubahan sikap masyarakat

Jepang di Indonesia. Perubahan sikap ini terutama

diperlihatkan oleh masyarakat Jepang yang datang ke

Indonesia sejak tahun 1930-an. Generasi kedua ini

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada

generasi pertama. Sikap mereka terhadap situasi politik

pada saat itu dilandasi oleh semangat nasionalisme. Hal

ini terlihat dari perkataan Ishii Taro, seorang pemilik

toko dan pemuka masyarakat Jepang di Batavia

Di dalam tubuh kita yang berdomisili di luar negeri

pun masih mengalir darah bangsa Jepang yang sama,

karena itu bila suatu saat terjadi keadaan darurat

yang menyangkut hidup matinya tanah air kita,

tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Tetapi pada

saat damai kita harus meninggalkan hal-hal lain

selain berusaha bekerja sama dengan orang-orang

asing di bidang pertanian ataupun perdagangan

dengan tekad mengakhiri hayat di sini. Demi

meningkatkan kesejahteraan ekonomi Asia Pasifik ini

saya anggap hal itu sebagai suatu misi damai yang

penting bagi bangsa Jepang saat ini.51

Semangat nasionalisme yang tumbuh dalam masyarakat

Jepang di Hindia Belanda sejak akhir tahun 1930 membawa

mereka pada kegiatan yang bersifat politis. Bidang

perdagangan yang selama ini mereka tekuni lambat laun

dijadikan sebagai sarana bagi kegiatan politik, yakni

mengirim informasi mengenai Indonesia yang diperlukan

ke negaranya. Dengan perkataan lain, masyarakat Jepang

di Hindia Belanda yang mayoritas pemilik toko tersebut

melakukan kegiatan spionase sebagai bentuk kepedulian

terhadap negaranya sesuai dengan tekad mereka “bila

suatu saat terjadi keadaan darurat yang menyangkut

hidup matinya tanah air kita, tentunya kita tidak bisa

berdiam diri”. Kegiatan ini direkam oleh Sewaka, yang

bekerja di beberapa tempat di Jawa Barat sebagai

pegawai tinggi Pemerintah Hindia Belanda pada masa

sebelum perang.

Toko Jepang berlaku sopan kepada orang Indonesia,

lagi pula dagangan mereka dijual dengan harga yang

murah sehingga mampu memikat hati pembeli.

Perdagangan mereka tidak hanya dilakukan di toko

melainkan juga berkeliling ke desa-desa. Kegiatan

itu sebetulnya merupakan suatu cara untuk mencapai

tujuan tertentu, karena mereka selalu membawa

kamera bila berdagang ke desa-desa.52

Apa yang dinyatakan oleh Sewaka tidaklah

berlebihan, karena pada kenyataannya, masyarakat Jepang

yang memiliki toko tidak sepenuhnya bekerja di sektor

perdagangan. Beberapa di antara pemilik toko sebenarnya

bukanlah pedagang, melainkan mata-mata yang dikirim

oleh Angkatan Darat Jepang sebagai bagian dari strategi

mereka untuk memperoleh informasi mengenai Indonesia.

Di Kota Bandung, misalnya, Toko Tjijoda dikenal sebagai

pusat kegiatan spionase Jepang di kota ini. Pemilik

toko ini sering berhubungan dengan Nishijima Shigetada,

seseorang yang telah bekerja di Indonesia beberapa

tahun sebelum Perang Pasifik pecah.53 Hal yang sama

terjadi juga di beberapa kota besar di Indonesia. Di

Yogyakarta, misalnya, masyarakat Jepang banyak

mendirikan toko untuk memasarkan produk negaranya.

Dalam aktivitasnya, mereka bukan hanya berdagang,

melainkan melakukan juga kegiatan spionase sebagai

bagian persiapan ekspansi Jepang ke Indonesia. Toko

Fuji merupakan salah satu toko milik orang Jepang yang

dikenal sebagai pusat kegiatan spionase di

Yogyakarta.54

Kegiatan spionase yang dilakukan oleh Pemerintah

Jepang sepanjang tahun 1940-1941 pada akhirnya menghasilkan

sebuah rumusan penting bagi rencana operasi

militer Jepang ke Indonesia. Rumusan tersebut disusun

oleh Letnan Kolonel Nakayama Yasuto setibanya di Jepang

setelah sekitar enam bulan melakukan kegiatan spionase

di Indonesia. Rumusan yang dikirim kepada pimpinan

pusat Departemen Angkatan Darat dan Markas Besar Angkatan

Darat berisi beberapa hal penting sebagai persiapan

ekspansi militer Jepang ke Indonesia sebagai berikut.

1. Garis pertahanan pokok Indonesia terdiri atas garis

pertahanan Singapura, Batavia, dan Surabaya.

2. Pendaratan pesawat tempur dan pasukan payung

disarankan untuk tidak dilakukan karena hampir

semua lapangan yang memenuhi syarat untuk

pendaratan telah ditutupi oleh parit.

3. Pembangunan galangan tank-tank sedang dilakukan

sebagai upaya mencegah penerobosan pasukan mekanis.

4. Pemerintah Hindia Belanda sedang melakukan

pendataan secara paksa terhadap orang-orang yang

perlu diperhatikan sebagai langkah antisipasi

mencegah berkembangnya kegiatan “barisan kelima”

(mata-mata).

5. Semua bangunan maupun fasiltas yang penting dalam

negeri sedang diperkuat pertahanannya dengan pembangunan

gardu pertahanan (tockha).

6. Kekuatan Angkatan Laut Hindia Belanda diperkuat dengan

3 buah kapal penjelajah, 7 buah kapal pemburu,

16 buah kapal selam. Pangkalannya terdapat di Surabaya,

Menado, dan Tarakan.

7. Kekuatan Angkatan Udara Hindia Belanda berjumlah

sekitar 500 buah pesawat tempur dengan pesawat

tempur barisan terdepan sebanyak 300 buah. Kekuatan

ini merupakan gabungan antara kekuatan Angkatan

Udara dan Pasukan Udara Angkatan Darat dan Angkatan

Laut Hindia Belanda.

8. Kekuatan pasukan Angkatan Darat Hindia Belanda untuk

hari-hari biasa sebanyak dua divisi dengan

jumlah pasukan sekitar 50.000 orang. Sebanyak

30.000 orang ditempatkan di Pulau Jawa, 8.500 orang

ditempatkan di Sumatra, 4.500 orang ditempatkan di

Borneo (Kalimantan), dan selebihnya ditempat di wilayah

Indonesia bagian Timur.

9. Perlengkapan militernya boleh dikatakan di bawah

kekuatan tentara pusat Cina.

10. Sama sekali tidak terdapat industri berat dan industri

senjata.55

Ketika kondisi dalam negeri Jepang semakin mengarah

terhadap penggunaan kekuatan militer, Nakayama

mengatakan kepada para petinggi militer Jepang bahwa

keberhasilan Belanda menjajah Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari penerapan strategi kebudayaan yang

tepat. Ia menyarankan agar Pemerintah Jepang pun

melakukan hal yang sama dengan cara (1) menghargai adat

istiadat penduduk setempat, (2) menerapkan

kebijaksanaan untuk membodohkan penduduk asli setempat,

(3) menjinakkan dan menindas penduduk asli setempat,

(4) memanfaatkan orang Cina perantauan sebagai kelas

penghisap perantara, dan (5) menyadarkan penduduk asli

setempat bahwa orang Jepang telah ditakdirkan menjadi

pemimpin bangsa-bangsa Asia.

Memasuki bulan Juli 1941, kecenderungan

Pemerintah Jepang menggunakan kekuatan militernya untuk

menguasai dan menduduki Selatan semakin kuat. Hal itu

tercermin dalam Garis Pokok Haluan Negara Kekaisaran

Sesuai dengan Peralihan Situasi yang diputuskan oleh

Konferensi Kemaharajaan (Gozen Kaigi) yang dihadiri

oleh Kaisar, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri,

Menteri Angkatan Darat, Menteri Angkatan Laut, Menteri

Dalam Negeri, Ketua Dewan Penasihat Pribadi Kaisar,

Kepala Markas Besar Angkatan Laut dan Angkatan Darat.56

Haluan negara tersebut memuat tiga hal penting.

Pertama, Pemerintah Kemaharajaan Jepang bertekad untuk

mengikuti suatu kebijakan yang akan menghasilkan

pembentukan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur

Raya dan Perdamaian Dunia. Kedua, Pemerintah

Kemaharajaan Jepang akan melanjutkan usahanya untuk

mencapai penyelesaian terhadap insiden Cina dan

berusaha membangun dasar yang kokoh bagi keamanan dan

pengamanan bangsa. Hal ini akan meliputi suatu gerak

maju ke daerah-daerah Selatan dan sesuai dengan

perkembangan masa depan, juga penyelesaian persoalan

Uni Soviet. Ketiga, Pemerintah Kemaharajaan Jepang akan

melaksanakan program tersebut di atas meskipun akan

menghadapi halangan apa pun juga.57 Keputusan tersebut

segera diikuti oleh persiapan secara militer dalam

konsep “Memperkuat Barisan Persiapan Strategis terhadap

Utara dan Selatan” (Taihoppo Tainanpo Senryakujin no

Kyokaan). Secara terbuka diputuskan bahwa Jepang akan

melakukan pendudukan terhadap Indo-Cina yang merupakan

jajahan Prancis di bawah tekad “tidak menolak sekalipun

berperang dengan Inggris dan Amerika Serikat”.58

Meskipun keputusan untuk menggunakan kekuatan

militer sudah diambil, namun situasi politik dalam

negeri Jepang masih belum memungkinkan untuk berperang

dengan Amerika Serikat (kekuatan utama Sekutu di

Pasifik). Togo Shigenori melihat haluan negara tersebut

mengandung kontradiksi, yaitu antara damai dan perang.

Di satu pihak, kesiapan Jepang berperang dengan Amerika

Serikat ditanggapi secara hati-hati oleh Kabinet Konoye

yang bahkan dengan tegas masih berusaha untuk menghindari

perang dengan Amerika Serikat. Di pihak lain, pada

tanggal 24 Juli 1941, militer Jepang telah menguasai

sebagian Indo-Cina sebagai awal dari gerakan militer

Jepang mengusai daerah Selatan.59 Penguasaan tersebut

mengakibatkan lahirnya reaksi keras dari Amerika

Serikat dan Inggris, yakni dengan melakukan embargo

total pengeksporan minyak ke Jepang yang diikuti oleh

pembekuan seluruh aset Jepang oleh Amerika Serikat

sejak tanggal 26 Juli 1941.60 Pemerintah Hindia Belanda

pun memperlihatkan reaksi keras terhadap keputusan

militer Jepang menguasai Indo-Cina. Pada tanggal 28

Juli 1941, mereka memutuskan untuk mengawasi secara

ketat semua ekspor ke Jepang dan memperingatkan Jepang

jika pada masa yang akan datang tidak berlaku sesuai

dengan hukum internasional, Pemerintah Hindia Belanda

akan memberlakukan embargo ekonomi total terhadap

Jepang.61

Meskipun mendapat reaksi keras dari Amerika

Serikat, Inggris, dan Belanda, Pemerintah Jepang belum

menyatakan perang terhadap mereka. Pemerintah Jepang

masih berusaha mendapatkan minyak Indonesia melalui

jalan damai melalui perundingan dengan ketiga negara

tersebut. Sikap ini berubah seiring dengan ditetapkannya

Garis Pokok Pelaksanaan Haluan Negara Kekaisaran

(Teikoku Kokusaku Suiko Yoryo). Haluan negara yang

diputuskan dalam Konferensi Kemaharajaan (Gozen Kaigi)

tanggal 6 September 1941 mengambil keputusan bahwa jika

sampai bulan Oktober 1941 perundingan antara Pemerintah

Jepang dan Pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan

harapan sesuai dengan keinginan Jepang, mereka akan

segera menentukan sikap untuk “bertekad berperang

terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda”.62

Meskipun demikian, setidak-tidaknya sampai bulan September

1941, Pemerintah Jepang merasa bimbang untuk

merealisasikan keputusan tersebut seperti tercermin

dalam pemaparan Letnan Jenderal Suzuki Tei-ichi, Kepala

Badan Perancang Nasional (Kikakuin), “Sekarang ini kita

telah berdiri pada persimpangan jalan yang harus segera

kita tentukan, apakah menyelesaikan keadaan demikian

(perundingan dengan Amerika Serikat – Pen.) atau menguasai

wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya

alam”.63

Di tengah-tengah upaya Kabinet Konoye menjaga

perdamaian dengan Amerika Serikat, pada tanggal 22 September

1941, Menteri Angkatan Darat mengeluarkan Garis

Pokok Persiapan Memperoleh Sumber Minyak Selatan (Nanpo

Sekiyushigen Shutoku Junbi Yoryo).64 Keputusan Departemen

Angkatan Darat ini mengakibatkan situasi politik

dalam negeri Jepang semakin diarahkan untuk melakukan

peperangan dalam rangka menguasai daerah Selatan. Hal

tersebut semakin menyulitkan Kabinet Konoye memelihara

perdamaian sehingga pada tanggal 16 Oktober 1941 meletakkan

jabatan sebagai perdana menteri dan keesokan

harinya jabatan tersebut dipegang oleh Jenderal Tojo

Hideki yang merangkap sebagai Menteri Angkatan Darat.65

Untuk menentukan langkah selanjutnya, pada tanggal

1-2 November 1941, digelar suatu konferensi yang

mempertemukan Kabinet Tojo dengan Markas Besar Angkatan

Darat dan Markas Besar Angkatan Laut. Dalam konferensi

itu, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa meskipun

perundingan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah

Amerika Serikat mengalami kegagalan, sebaiknya Jepang

menunggu dan melihat perkembangan internasional. Perang

bukanlah suatu keputusan terbaik buat Jepang. Pernyataan

Menteri Luar Negeri ini ditentang keras oleh

Markas Besar Angkatan Darat dan Angkatan Laut sambil

mengingatkan bahwa jika operasi militer tidak dilakukan

pada akhir tahun 1941, maka Jepang harus menunggu satu

tahun lamanya untuk menguasai minyak Indonesia. Jika

hal itu terjadi, maka Jepang telah membiarkan Amerika

Serikat dan Inggris memperkuat pertahanannya di Selatan

sampai pada tingkat membahayakan Jepang, baik dari

sudut militer maupun diplomasi.

Keputusan perang terhadap negara-negara Barat

pada akhirnya diambil oleh Pemerintah Jepang tanggal 27

November 1941 dan disahkan pada tanggal 1 Desember 1941

melalui Konferensi Kemaharajaan. Keputusan tersebut ditamsilkan

oleh Markas Besar Angkatan Darat Jepang sebagai

“mempertaruhkan nasib negara” dan dijadikan sebagai

Haluan Negara Kekaisaran untuk berperang terhadap

Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.66

Sementara itu, pimpinan militer Jepang semakin

meningkatkan kampanye dan persiapan perang untuk menguasai

daerah Selatan. Pada tanggal 6 November 1941,

Markas Besar Militer Jepang membentuk jajaran Tentara

Umum Selatan yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan

Nampo Gun ‘Tentara Selatan di bawah komando Jenderal

Terauchi Hisaichi. Markas Besar Tentara Selatan ini tidak

di Tokyo, melainkan di Dalat dekat Saigon Vietnam

Selatan. Sebagai pasukan tempur garis depan, Tentara

Selatan ini membawahkan beberapa tentara yang memiliki

wilayah operasi berbeda dan dipimpin oleh perwira

tinggi dengan pangkat letnan jenderal. Sampai bulan

Maret 1942, Tentara Selatan membawahkan empat tentara

dan dua divisi udara, yaitu:

Nama Kesatuan Panglima Wilayah Operasi

Tentara Keempat belas

Letjen Homma Masaharu

Filipina

Tentara Kelima

belas

Letjen Iida Shojiro

Thailand dan

Birma

Tentara Keenam

belas

Letjen Hitoshi Imamura

Indonesia (Jawa)

Tentara Kedua puluh

lima

Letjen Yamashita Tomoyuki

Malaya dan

Sumatra

Divisi Udara III

Letjen Sugawara Michio

Langsung di bawah

Panglima Tentara

Selatan dengan

wilayah operasi

seluruh daerah

Selatan

Divisi Udara V Letjen Obata Eiryo

Divisi Udara XXI

Letjen Tanaka Hisaichi

Persiapan terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah

Jepang adalah membagi wilayah kerja kedua angkatan

perangnya. Angkatan Darat yang telah menduduki Indo-

Cina diberi tugas untuk merebut Malaya, Sumatra, Luzon,

dan Birma. Sementara, Angkatan Laut Jepang diberi tugas

untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat

di Pearl Harbour, Mindanau, Kalimantan, Sulawesi,

Irian, dan pulau-pulau di Pasifik Selatan. Target

utamanya adalah menguasai Pulau Jawa dan serangan ini

akan dilakukan secara bersama-sama oleh Angkatan Darat

dan Angkatan Laut.67 Sesuai dengan rencana, pada

tanggal 8 Desember 1941, secara serentak Pasukan Udara

Angkatan Laut Jepang melakukan serangan terhadap Pearl

Harbour dan berhasil menghancurkan pangkalan militer

Amerika Serikat di Pasifik.68 Serangan militer Jepang

terhadap Pearl Harbour menandai dimulainya Perang

Pasifik sehingga Asia-Pasifik secara resmi terlibat

dalam Perang Dunia Kedua.69

Serangan tersebut mampu melumpuhkan kekuatan

militer Amerika Serikat dan Inggris di Asia Tenggara

sehingga dengan leluasa pasukan Jepang dapat memasuki

wilayah tersebut tanpa halangan berarti. Di bawah komando

Laksamana Kondo dari Tentara Ke-14, pasukan

Jepang berhasil menghancurkan kekuatan militer Amerika

Serikat di Pulau Luzon sehingga dengan mudah pasukan

Jepang berhasil menguasai Filipina. Dalam waktu yang

bersamaan, Tentara Ke-25 berhasil menenggelamkan kapal

perang Prince of Wales dan Refulse di perairan Singapura

pada tanggal 10 Desember 1941. Kekalahan Armada

Laut Inggris tersebut mengakibatkan relatif mudahnya

pasukan Jepang menyerang kekuasaan Inggris di Malaya.

Dari kedua tempat ini, Tentara Ke-16 di bawah pimpinan

Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Tentara Ke-25 di

bawah pimpinan Yamashita Tomoyuki mulai bergerak untuk

menguasai Indonesia. Demikian juga dengan Armada

Selatan Ke-3 dari Davao Filipina mulai bergerak untuk

menguasai Indonesia Timur.

Untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan

pasukan Jepang, tentara Sekutu membagi Indonesia

menjadi tiga wilayah pertahanan. Pasukan Inggris diserahi

tanggung jawab untuk mempertahankan Indonesia

bagian barat dengan konsentrasi Pulau Sumatra; pasukan

Hindia Belanda bertanggung jawab atas kekuasaan Sekutu

di Indonesia bagian tengah dengan konsentrasi di Laut

dan Pulau Jawa; dan pasukan Amerika Serikat bertugas

mengamankan Indonesia bagian timur dengan pusat pertahanannya

di Pulau Bali. Meskipun demikian, blok

pertahanan yang dibuat oleh pasukan Sekutu tidak mampu

menghadang kekuatan Tentara Ke-16 Angkatan Darat

Jepang. Di bawah komando Laksamana Madya Kondo Nabutake

sebagai Panglima Armada Selatan, Armada Selatan Ke-3

berhasil melakukan serangan hebat ke wilayah Indonesia

yang memiliki bahan pendukung perang terutama minyak.

Serangan tersebut dilakukan dari bulan Januari hingga

bulan Februari 1942 dan Jepang berhasil menguasai Tarakan,

Balikpapan, Banjarmasin, Kendari, Ujung Pandang,

serta pada akhirnya Indonesia bagian timur dapat

dikuasai sepenuhnya oleh tentara Jepang. Demikian juga

halnya dengan Pulau Sumatra, dalam waktu relatif cepat

dapat dikuasai oleh Tentara Ke-25 Angkatan Darat

Jepang.70 Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi terbuka

bagi serangan pasukan Jepang. Seperti yang

diperlihatkan gambar berikut, Pasukan Jepang telah

mengepung Pulau Jawa dari arah barat dan timur

Indonesia.

Gambar 1: Peta Invasi Militer Jepang ke Indonesia tahun 1942.

Gambar di atas memperlihatkan kepada kita bahwa militer

Jepang memasuki wilayah Indonesia dari dua pintu, yaitu

Singapura dan Filipina. Selain itu, secara jelas

diperlihatkan juga bahwa target utama serangan militer

Jepang adalah Pulau Jawa.71

Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari gerakan

ofensif Jepang, pada tanggal 15 Januari 1942, Pasukan

Sekutu membentuk komando gabungan yang disebut American,

British, Dutch, and Australian Command (Abdacom)

di bawah pimpinan Jenderal Sir Archibald Wavell dengan

markas besarnya di Lembang. Seiring dengan itu, Gubernur

Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh

Stachouwer mengangkat Jenderal H. Ter Poorten sebagai

Panglima Tertinggi Koninklijk Nederlandsch-Indie Leger

(KNIL) atau Tentara Hindia Belanda. Selain itu, sejak

akhir Februari 1942, gubernur jenderal memutuskan untuk

memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda dari

Batavia ke Bandung. Hal tersebut diperlihatkan dengan

mengungsinya para pembesar Pemerintah Hindia Belanda

dan penduduk sipil, terutama kaum perempuan dan anakanak

ke Bandung sehingga Hotel Homann dan Preanger menjadi

penuh didiami oleh para pejabat Hindia Belanda,

baik sipil maupun militer.72

Setelah Pasukan Jepang berhasil menguasai pangkalan

militer Inggris di Singapura dan Malaya serta berhasil

menguasai wilayah-wilayah penghasil minyak di Kalimantan,

Tentara Ke-16 di bawah komando Letjen Hitoshi

Imamura mulai bergerak untuk merebut Pulau Jawa. Pada

waktu itu, Letjen Hitoshi Imamura membawahkan Divisi

Ke-2 di bawah komando Mayjen Maruyama Masao, Divisi Ke-

38 di bawah komando Mayjen Sano Tadayoshi, Divisi Ke-48

di bawah komando Mayjen Tsuchihashi Yuetsu, dan

Detasemen Sakaguchi di bawah komando Mayjen Sakaguchi

Shikan.73

Untuk merebut Pulau Jawa, Letjen Hitoshi Imamura

memerintahkan Mayjen Maruyama Masao, Panglima Divisi

Ke-2 dan Detasemen Shoji dari Divisi Ke-38 untuk merebut

Jawa Barat. Baik Letjen Hitoshi Imamura maupun Mayjen

Okazaki Seizaburo, Kepala Staf Tentara Ke-16, bersama-

sama dengan Divisi Ke-2 meninggalkan Singapura

menuju Jawa Barat. Mereka dikawal oleh Angkatan Laut

Jepang di bawah komando Laksamana Madya Takahashi Ibo.

Di Laut Jawa, mereka dihadang oleh Angkatan Laut Hindia

Belanda di bawah komando Laksamana Muda Karel

Doorman.74 Dalam pertempuran itu, dua kapal penjelajah

Sekutu berhasil menenggelamkan beberapa kapal angkut

Jepang, termasuk yang ditumpangi oleh Letjen Hitoshi

Imamura. Meskipun demikian, pada akhirnya, Angkatan

Laut Jepang berhasil menghancurkan armada Hindia

Belanda sehingga pada tanggal 1 Maret 1942 sebagian

Divisi Ke-2 Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang berhasil

mendaratkan pasukannya di Teluk Banten. Selain Divisi

Ke-2, kesatuan lain yang bertugas merebut Jawa

Barat adalah Detasemen Shoji dari Divisi Ke-38 di bawah

komando Kolonel Tasyinari Shoji. Kesatuan ini bergerak

dari Filipina setelah sebelumnya ikut serta menaklukkan

beberapa daerah di Kalimantan. Secara khusus, detasemen

yang berkekuatan sekitar 5.000 orang prajurit ini diberi

tugas untuk merebut Kota Bandung. Pada tanggal 1

Maret 1942 dini hari, mereka berhasil mendarat di

Eretan dan beberapa jam kemudian berhasil menguasai

Subang.75

Sementara itu, Letjen Hitoshi Imamura memerintahkan

Divisi Ke-48 Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang

untuk merebut Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu,

Detasemen Sakaguchi diperintahkan juga untuk bergabung

dengan Divisi Ke-48 setelah sebelumnya berhasil merebut

Tarakan, Balikpapan, dan Banjarmasin. Mereka berhasil

mendarat di Kragan (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Maret

1942. Divisi Ke-48 kemudian bergerak ke arah timur dan

tanpa perlawanan berarti sejak tanggal 8 Maret 1942

mereka berhasil menguasai Surabaya. Sementara itu, Detasemen

Sakaguchi bergerak ke arah selatan Jawa Tengah

dan pada tanggal 7 Maret 1942 mereka sudah tiba di tepi

timur Sungai Serayu garis pertahanan terakhir Pasukan

Hindia Belanda. Tanpa perlawanan yang berarti, Detasemen

Sakaguchi pada akhirnya berhasil menguasai Cilacap

sebagai salah satu daerah penghasil minyak di Jawa Tengah

bagian selatan.76

Meskipun Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai dapat

dikendalikan oleh Pasukan Jepang, namun pertempuran belum

berakhir. Jawa Barat merupakan daerah penentu

pertempuran baik bagi Pasukan Jepang maupun bagi Pasukan

Hindia Belanda. Untuk mempertahankan Jawa Barat,

Panglima Tertinggi Tentara Hindia Belanda membagi

daerah ini menjadi dua garis pertahanan, yakni (1)

daerah sebelah barat Sungai Citarum (Bogor, Batavia,

dan Banten) di bawah naungan Divisi I pimpinan Mayor

Jenderal Schilling dan (2) daerah sebelah timur Sungai

Citarum (Priangan dan Cirebon) di bawah Divisi II

pimpinan Mayor Jenderal J. Pesman.77

Di lain pihak, baik Divisi Ke-2 maupun Detasemen

Shoji mulai bergerak menuju Kota Bandung tidak lama

setelah mereka mendarat di Teluk Banten dan Eretan.

Untuk merebut Kota Bandung, Divisi Ke-2 Tentara Ke-16

bergerak menuju ke arah timur Jawa Barat dalam dua

kolone. Satu kolone bergerak melalui rute Serang –

Balaraja menuju Tangerang dan yang lain melalui rute

Serang – Rangkasbitung menuju Bogor. Pada tanggal 5

Maret 1942, gerak maju mereka berhasil menguasai

Leuwiliang Bogor setelah mematahkan perlawanan Pasukan

Black Force dari pasukan Australia pimpinan Brigadir

Jenderal Blackburn. Pada hari itu juga, Komandan Divisi

I Tentara Hindia Belanda melepaskan Batavia dan

menyatakan sebagai kota terbuka, artinya Tentara Hindia

Belanda tidak akan mempertahankan Batavia dari serangan

pasukan Jepang. Sejak tanggal tersebut, Letjen Hitoshi

Imamura menjadikan Batavia sebagai Markas Besar Tentara

Ke-16. Sementara itu, Pasukan Schilling kemudian

bergerak menuju Kota Bandung dan tiba di kota tersebut

pada tanggal 6 Maret 1942.78

Dari arah utara Jawa Barat, pada tanggal 1 Maret

1942, Batalion Wakamatsu dari Detasemen Shoji telah

berhasil menguasai Lapangan Udara Kalijati yang pada

waktu itu dipertahankan oleh Angkatan Udara Inggris.

Selama tiga hari, yakni dari tanggal 2 hingga 4 Maret

1942, Angkatan Udara Inggris berusaha untuk merebut

kembali pangkalan udara tersebut, namun mengalami

kegagalan.79 Untuk dapat menguasai sepenuhnya daerah

strategis tersebut, selain menggunakan kekuatan

militer, Kolonel Shoji pun melakukan konsolidasi

pasukan dengan harapan mendapatkan bantuan dari pejabat

setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 3

Maret 1942, Kolonel Shoji berhasil membentuk Badan

Perantara dan Propaganda Nippon Subang yang diketuai

oleh O. Sutaatmadja.80 Strategi yang dijalankan oleh

Kolonel Shoji dapat dikatakan berhasil dengan baik yang

terbukti sejak tanggal 4 Maret 1942, Detasemen Shoji

benar-benar dapat menguasai sepenuhnya Lapangan Terbang

Kalijati.

Pada tanggal 5 Maret 1942, Detasemen Shoji mulai

menggempur pertahanan Hindia Belanda di Ciater dan berhasil

memaksa pasukan Hindia Belanda mundur sampai ke

Lembang. Dalam menghadapi ofensif pasukan Jepang, Lembang

kemudian dijadikan sebagai garis pertahanan

terakhir. Ketika Detasemen Shoji mulai bergerak

mendekati Lembang, pada tanggal 6 Maret 1942, Jenderal

Ter Poorten memerintahkan Mayjen J. Pesman untuk

menghindari pertempuran di Kota Bandung. Oleh karena

itu, di Lembang ini terjadi pertempuran yang cukup

sengit antara Pasukan Jepang dan Pasukan Hindia Belanda.

Namun demikian, pada tanggal 7 Maret 1942, Pasukan

Hindia Belanda tidak mampu mempertahankan Lembang

dan mundur ke Kota Bandung.81

Jatuhnya Lembang mengakibatkan Pasukan Jepang sudah

berada di pintu gerbang Kota Bandung. Sehubungan

dengan penuhnya kota ini oleh para pejabat Pemerintah

Hindia Belanda dan penduduk sipil, baik Tjarda van

Starkenborgh maupun Ter Poorten berpandangan bahwa

mempertahankan Kota Bandung dari serangan pasukan

Jepang dengan kekuatan militer akan mengakibatkan banyaknya

korban dari kalangan sipil, terutama dari kalangan

wanita dan anak-anak.82 Oleh karena itu,

perundingan dengan pasukan Jepang merupakan jalan

terbaik untuk menghindari jatuhnya korban dari kalangan

sipil. Jalan menuju perundingan mulai dirintis sejak

tanggal 7 Maret 1942 ketika Jenderal Ter Poorten

mengutus Mayjen J. Pesman untuk menemui Kolonel Tosyinari

Shoji di Lembang. Utusan tersebut membawa pesan

bahwa Pemerintah Hindia Belanda bersedia melakukan

penyerahan lokal, yakni daerah yang berada di antara

garis Utara – Selatan melewati Purwakarta dan

Sumedang.83

Untuk sementara waktu, Kolonel Shoji menyetujui

sikap Pemerintah Hindia Belanda tersebut dan memerintahkan

agar pada tanggal 8 Maret 1942 pukul 08.30 wakil

Pemerintah Hindia Belanda harus sudah hadir di Gedung

Isola (sekarang Bumi Siliwangi – Rektorat Universitas

Pendidikan Indonesia Bandung) untuk melakukan perundingan.

Sambil mempersiapkan perundingan mengenai

penyerahan lokal dari Pemerintah Hindia Belanda, Kolonel

Shoji melaporkan tawaran perundingan dari Pemerintah

Hindia Belanda tersebut kepada Letjen Hitoshi Imamura

di Batavia. Pada waktu menerima laporan dari

Kolonel Shoji, Letjen Hitoshi Imamura mengirim pesan

bahwa masalah kapitulasi akan ditanganinya sendiri

secara pribadi. Ia memerintahkan Kolonel Shoji untuk

menuntut penyerahan total dari Pemerintah Hindia

Belanda atas wilayah Indonesia.84 Letjen Hitoshi

Imamura memutuskan bahwa penyerahan total tersebut akan

dilangsungkan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942

pukul 10.00. Apabila sampai dengan waktu yang telah

ditentukan tersebut Pemerintah Hindia Belanda belum

datang ke Kalijati, pasukan Jepang akan membombardir

Kota Bandung melalui serangan udara meskipun kota

tersebut banyak dihuni oleh penduduk sipil.85

Dengan mempertimbangkan ultimatum tersebut,

Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

yang didampingi oleh Jenderal Ter Poorten dan para

pembesar lainnya datang ke Kalijati memenuhi perintah

Jenderal Hitoshi Imamura. Dalam perundingan tersebut,

secara resmi Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan

seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Jepang tanpa

syarat. Keesokan harinya, melalui siaran Radio Bandung,

Jenderal H. Ter Poorten mengumumkan penyerahan tersebut

dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk

menghentikan perlawanan mereka kepada pasukan Jepang.86

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut,

maka sejak tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah masa penjajahan

Belanda sekaligus dimulainya masa penjajahan

Jepang di Indonesia. Dalam pandangan Jepang, cita-cita

untuk mewujudkan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia

Timur Raya sebagai tahap pertama dari upaya mewujudkan

lingkungan kemakmuran bersama dan perdamaian dunia

telah dapat dirampungkan. Langkah selanjutnya yang

diambil oleh Pemerintah Militer Jepang adalah membentuk

pemerintahan militer untuk memobilisasi potensi rakyat

Indonesia untuk mempercepat berakhirnya Perang Pasifik.

2.4 Struktur Pemerintahan dan Mobilisasi Rakyat

A. Struktur Pemerintahan

Ketika bangsa Jepang mulai meningkatkan rencana

ekspansinya ke Selatan, termasuk ke Indonesia, salah

satu persiapan penting yang dilakukan oleh Pemerintah

Jepang adalah merencanakan pemerintahan di seluruh wilayah

Selatan yang diduduki oleh militer Jepang. Berkaitan

dengan hal itu, setidak-tidaknya terdapat dua

dokumen yang perlu kita ketahui untuk memahami

penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia

dalam kurun waktu 1942-1945.

Dokumen pertama adalah “Asas-Asas Mengenai Pemerintahan

di Wilayah-Wilayah Selatan yang Diduduki”

(Nampo Senryochi Gyosei Jisshi Yoryo) yang disahkan dalam

Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan

dan Kantor Kabinet pada tanggal 20 November 1941.

Dokumen tersebut memuat empat rencana pokok

pemerintahan pascapenguasaan daerah Selatan oleh

militer Jepang. Pertama, sasaran pemerintah militer

adalah (a) memulihkan ketertiban umum; (b) mempercepat

penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan

nasional; dan (c) menjamin berdikari di bidang ekonomi

bagi personel militer. Kedua, status terakhir wilayahwilayah

yang diduduki dan pengaturannya pada masa depan

akan ditentukan terpisah. Ketiga, dalam pelaksanaan

pemerintahan militer, organisasi-organisasi

pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan seoptimal

mungkin dengan menghormati struktur organisasi

tradisional dan kebiasaan-kebiasaan penduduk setempat.

Keempat, penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa

sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan-pasukan

Jepang dan penggairahan secara prematur dari gerakangerakan

kemerdekaan penduduk setempat harus dihindarkan.

87

Dokumen kedua adalah “Persetujuan Pokok antara

Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mengenai Pemerintahan

Militer di Wilayah-Wilayah yang Diduduki” (Nampo Senryochi

Gyosei Jisshi ni Kansuru riku-kaigun Chuo

Kyotei). Dokumen ini disahkan dalam Konferensi Penghubung

antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kantor

Kabinet pada tanggal 26 November 1941. Berdasarkan

dokumen ini, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang

secara bersama-sama akan menjalankan wewenang

politiknya atas wilayah Indonesia.88 Pulau Sumatra,

Jawa, dan Bali dimasukkan ke dalam wewenang Angkatan

Darat, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua menjadi wewenang Angkatan Laut.

Selain itu, dicapai pula kesepakatan bahwa pelaksanaan

pemerintahan di wilayah Indonesia sepenuhnya akan

dikendalikan oleh masing-masing Markas Besar Angkatan

Darat dan Markas Besar Angkatan Laut yang

mengkoordinasikan kegiatan komando-komando di

bawahnya.89

Dengan mengacu pada kedua dokumen itu, sejak

Kapitulasi Kalijati tanggal 8 Maret 1942, berdirilah

tiga pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pertama,

Pulau Sumatra diperintah oleh Tentara Ke-25 Angkatan

Darat Jepang dengan Bukittinggi sebagai markas

besarnya. Kedua, di Pulau Jawa-Bali lahirlah pemerintahan

militer yang dijalankan oleh Tentara Ke-16 Angkatan

Darat Jepang dengan Batavia (kemudian diubah namanya

menjadi Jakarta) sebagai markas besarnya. Ketiga, Angkatan

Laut Jepang membentuk pemerintah militer atas Pulau

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan

Papua. Pelaksana dari pemerintahan militer ini adalah

Armada Ke-3 Angkatan Laut Jepang (kemudian berubah menjadi

Armada Wilayah Barat Daya) dengan Makasar sebagai

markas besarnya.90 Meskipun demikian, kalau dilihat

dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Jepang, kedudukan Pemerintahan Militer Tentara

Ke-16 di Pulau Jawa memiliki pengaruh dominan atas hegemoni

Jepang di Indonesia. Hal ini tidaklah terlalu

aneh mengingat kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas

bagi seluruh wilayah Indonesia sejak zaman Pemerintah

Hindia Belanda.

Mengingat tema umum dari penulisan buku ini lebih

difokuskan di Pulau Jawa-Bali, maka sebelum membahas

struktur pemerintahan di Pulau Jawa terlebih dahulu secara

ringkas akan dilihat struktur pemerintahan Tentara

Ke-25 di Sumatra dan Armada Ke-3 di Indonesia Timur.

Tentara Ke-25 Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan

Letjen Yamashita Tomoyuki baru berhasil menguasai

Sumatra sepenuhnya pada tanggal 12 Maret 1942. Namun

demikian, daerah-daerah vital di pulau ini telah

dikuasai oleh Tentara Ke-25 sejak tanggal 16 Februari

1942. Sebelum Tentara Ke-25 membentuk gunseikanbu,

Letjen Yamashita Tomoyuki membagi Pulau Sumatra menjadi

10 keresidenan (syu) yang membawahkan bunsyu

(subkeresidenan), gun, dan son. Kesepuluh syu itu

adalah Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra

Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka-

Biliton. Setiap syu dipimpin oleh syuchokan yang dipegang

oleh orang-orang Jepang.91

Pada pertengahan tahun 1943, Panglima Tentara Ke-

25 berhasil membentuk gunseikanbu, yaitu staf

pemerintahan militer pusat sebagai organ pelaksana

pemerintahan di Sumatra. Staf pemerintahan militer

pusat ini dipimpin oleh seorang gunseikan yang dipegang

langsung oleh Panglima Tentara Ke-25. Dalam

melaksanakan pemerintahannya, gunseikan membentuk

sepuluh departemen yang dikepalai oleh seorang

direktur. Kesepuluh departemen itu adalah Departemen

Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen

Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan,

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan,

Departemen Penerangan, Departemen Pemindahan dan

Pengiriman, dan Departemen Meteorologi. Kesepuluh

direktur ini diawasi oleh Direktur Dalam Negeri yang

bertindak sebagai Wakil Gunseikan. Sementara itu,

setiap pemerintahan syu memiliki tiga buah departemen,

yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian,

dan Departemen Kesejahteraan Sosial.92

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan

pemerintahan militer untuk wilayah Indonesia Timur dilaksanakan

oleh Armada Ke-3 Angkatan Laut Jepang dengan

Makasar sebagai pusat pemerintahannya. Pemerintahan

militer yang dijalankan oleh Angkatan Laut ini,

kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minseifu yang

membawahkan tiga buah minseibu, yaitu: wilayah

Kalimantan dengan Balikpapan sebagai markas besarnya;

Sulawesi dengan markas besarnya di Makasar; dan Maluku-

Nusa Tenggara dengan markas besarnya di Ambon.

Sementara, Irian Barat (berubah nama menjadi Irian Jaya

kemudian Papua) ditempatkan dalam satu pemerintahan

dengan Papua Nugini. Penggabungan ini semata-mata

dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang karena pertimbangan

strategi mereka dalam menghadapi Perang Pasifik.93

Masing-masing minseibu membawahkan syu, ken,

bunken (subkabupaten), gun, dan son. Sebelum bulan

Agustus 1942, beberapa orang Indonesia memegang jabatan

tinggi. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 1942 jabatan

yang dipegang oleh orang-orang Indonesia hanya terbatas

sampai gunco dan kenco. Dalam melaksanakan

pemerintahannya, minseifu memperlihatkan kecenderungan

yang keras dibandingkan dengan dua pemerintahan rikugun

di Sumatra dan Jawa. Mereka secara tegas menerapkan

kebijakan bahwa penduduk setempat akan dibina

sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada

pasukan-pasukan Jepang dan penggairahan secara prematur

dari gerakan-gerakan kemerdekaan penduduk setempat harus

dihindarkan yang diatur dalam “Asas-Asas Mengenai

Pemerintahan di Wilayah-Wilayah Selatan yang Diduduki”.

Sementara itu, roda pemerintahan atas Pulau Jawa-

Bali dilaksanakan oleh Tentara Ke-16 Angkatan Darat

Jepang dengan pusat pemerintahannya di Jakarta. Sehari

sebelum Kapitulasi Kalijati, tepatnya pada tanggal 7

Maret 1942, Panglima Tentara Ke-16 mengeluarkan Osamu

Seirei94 Nomor 1 yang menjadi pokok dari berbagai peraturan

tata negara pada waktu pendudukan Jepang. Undang-

undang tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai

berikut.

Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan

pemerintahan militer sementara waktu di

daerah-daerah yang ditempatinya agar

mendatangkan keamanan yang sentosa dengan

segera.

Pasal 2 : Pembesar balatentara Nippon memegang kekuasaan

pemerintah militer yang tertinggi dan

juga segala kekuasaan yang dahulu berada di

tangan gubernur jenderal.

Pasal 3 : Semua badan pemerintahan, kekuasaan hukum,

dan undang-undang dari pemerintahan

terdahulu tetap diakui sah untuk sementara

waktu asalkan tidak bertentangan dengan

aturan pemerintahan militer.

Pasal 4 : Balatentara Nippon akan menghormati

kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang

setia kepada Nippon95

Ketika Panglima Tentara Ke-16 secara resmi menerima

kapitulasi Pemerintah Hindia Belanda tanggal 8

Maret 1942, Letjen Hitoshi Imamura, selaku Panglima

Tentara Ke-16, segera membentuk pemerintahan militer di

Pulau Jawa. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah gunshireikan

(panglima tentara) yang kemudian disebut

saiko shikikan (panglima tertinggi). Gunshireikan

membawahkan staf pemerintahan militer yang disebut

gunseikanbu dan dipimpin oleh gunseikan (kepala

pemerintahan militer pusat). Sebagai kepala

pemerintahan militer pusat, gunseikan dibantu oleh lima

departemen (bu) yaitu Departemen Urusan Umum (Somubu),

Departemen Keuangan (Zaimubu), Departemen Perusahaan,

Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu), Departemen

Lalu Lintas (Kotsubu), dan Departemen Kehakiman

(Shihobu).96

Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan

oleh staf pemerintahan militer setempat yang disebut

gunseibu. Oleh Saiko Shikikan, Pulau Jawa dibagi menjadi

tiga gunseibu, yaitu Jawa Barat dengan pusat pemerintahannya

di Bandung, Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya

di Semarang, dan Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya

di Surabaya. Selain itu, dibentuk pula

dua buah pemerintahan istimewa (kochi) untuk daerah

Yogyakarta dan Surakarta. Pada awalnya, gunseibu ini

akan dipegang oleh orang-orang yang ahli di bidang pemerintahan.

Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat

diwujudkan karena kapal yang mengangkut tenaga pemerintahan

dari Tokyo berhasil ditenggelamkan oleh Angkatan

Laut Sekutu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu beberapa

jabatan tinggi di setiap gunseibu diserahkan

kepada orang-orang Indonesia. Jabatan-jabatan itu

antara lain wakil gubernur, residen, walikota praja,

dan kepala polisi.97

Pada bulan Agustus 1942, Saiko Shikikan menetapkan

Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan

Syu dan Tokubetsu Syi. Kedua undang-undang itu

dikeluarkan seiring dengan mulai tibanya orang-orang

Jepang yang ahli di bidang pemerintahan sehingga dapat

dikatakan berakhirlah masa pemerintahan sementara. Berdasarkan

peraturan ini, seluruh aparat pemerintahan

yang strategis harus berada di tangan orang-orang

Jepang yang terbukti dari jumlah pegawai Jepang di Pulau

Jawa yang mencapai sekitar 23.242 orang.98

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1942, pada

tanggal 8 Agustus 1942, gunseibu dihapus dan sebagai

gantinya dibentuklah pemerintahan syu (setingkat

keresidenan pada zaman Pemerintah Hindia Belanda).

Pemerintahan syu ini merupakan pemerintahan daerah

tertinggi di bawah gunseikanbu yang dipimpin oleh

seorang syucokan. Dalam melaksanakan tugasnya, syucokan

dibantu oleh cokan kanbo (Majelis Permusyawaratan

Cokan) yang mempunyai tiga bu, yaitu naiseibu (bagian

pemerintahan umum), keizaibu (bagian ekonomi), dan

keisatsubu (bagian kepolisian). Struktur pemerintahan

di bawah syu berturut-turut adalah syi (kota praja)

atau ken (kabupaten), gun (kewedanaan), son

(kecamatan), dan ku (desa) yang masing-masing dipimpin

oleh syico, kenco, gunco, sonco, dan kunco.99

Meskipun dalam berbagai kesempatan Pemerintah

Jepang mengatakan bahwa pemerintahan militer yang dibentuk

di Indonesia bersifat sementara, namun pada

kenyataannya pemerintahan tersebut tetap diberlakukan

sampai tahun 1945. Selama masa pemerintahan militer

tersebut, setidak-tidaknya telah terjadi tiga kali

perubahan struktur dan personel pemerintahan yang disesuaikan

dengan perkembangan Perang Pasifik. Pertama,

pada awal masa pemerintahan militer (Maret 1942-Juli

1942), panglima tertinggi mengikutsertakan orang-orang

Indonesia dalam pemerintahan militer dalam jumlah yang

cukup banyak. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik

simpati bangsa Indonesia untuk tidak melakukan

perlawanan terhadap mereka. Kedua, sejak bulan Agustus

1942, pemerintahan militer Jepang mulai mengurangi

keterlibatan bangsa Indonesia dalam struktur

pemerintahan militer. Kebijakan ini diberlakukan

seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan militer

Jepang di Indonesia. Ketiga, sejak bulan Oktober 1943,

pemerintahan militer Jepang kembali mengikutsertakan

bangsa Indonesia dalam jumlah yang banyak ke dalam birokrasi

pemerintahan militer karena sejak bulan itu

militer Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai

front pertempuran.

Kebijakan tersebut bukanlah realisasi Pemerintah

Jepang untuk menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia,

melainkan sebagai siasat politik baru militer

Jepang di Indonesia. Selain mengangkat beberapa orang

Indonesia untuk memegang jabatan setingkat fuku syucokan

atau syucokan, pada tanggal 5 September 1943, Pemerintah

Militer Tentara Ke-16 membentuk Chuo Sangi-in

(Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi-kai (Dewan

Pertimbangan Daerah). Tugas utama kedua dewan pertimbangan

ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah,

terutama yang berkaitan dengan masalah politik,

sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dijalankan

secara pesat dan tepat.100

Sepintas lalu, perubahan-perubahan politik yang

diambil oleh pemerintahan militer Jepang itu sangatlah

penting bagi upaya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Akan tetapi, kalau diperhatikan secara saksama,

perubahan-perubahan itu hanyalah sebuah sandiwara

belaka sebagai upaya Jepang untuk memperoleh simpati

bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari

suatu kenyataan bahwa selama Saiko Shikikan atau Syucokan

tidak mengajukan pertanyaan, maka kedua dewan pertimbangan

itu tidak memiliki fungsi apa-apa. Pemerintahan

militer Jepang tidak memberikan hak dan wewenang

kepada kedua dewan pertimbangan untuk mengajukan pendapat

atas inisiatif sendiri berkaitan dengan situasi

politik. Namun demikian, terlepas dari itu banyaknya

orang Indonesia yang menduduki jabatan penting dalam

struktur pemerintahan militer Jepang, memberikan pengalaman

yang sangat berharga yang kelak sangat bermanfaat

dalam rangka menegakkan kemerdekaan.

B. Mobilisasi Rakyat

Ketika Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang

mulai melakukan gerakan ofensif untuk menguasai wilayah

Indonesia, mereka disambut dengan tangan terbuka oleh

penduduk setempat. Bahkan, beberapa tokoh pergerakan

nasional yang tadinya bersikap nonkooperatif terhadap

Pemerintah Hindia Belanda bersedia melakukan kerja sama

dengan militer Jepang. Meskipun demikian, bagi beberapa

tokoh pergerakan nasional, terutama yang telah memahami

proses pertumbuhan pan-Asianisme di Jepang tahun 1930-

an seperti Mohammad Hatta, kerja sama tersebut dilakukan

dengan sangat hati-hati.

Di lain pihak, dalam rangka memperoleh dukungan

penduduk setempat, Pemerintah Jepang seoptimal mungkin

harus mampu menarik simpati rakyat Indonesia. Secara

keseluruhan, propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah

Jepang dikemas dalam konsep menciptakan Lingkungan

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk dapat mewujudkan

lingkungan kemakmuran bersama tersebut, langkah

pertama yang harus dilakukan oleh Jepang adalah membebaskan

bangsa Asia dari penjajahan negara-negara Barat.

Upaya pembebasan tersebut sudah menjadi tanggung jawab

bangsa Jepang sebagai “saudara tua” bagi seluruh bangsa

Asia “dalam menolong bangsa Timur yang teraniaya

ini…”.101 Untuk kepentingan politik, Ono Saseo, seorang

pelukis Jepang, membuat sebuah karya lukisan yang

dipublikasikan pada tahun 1944 di berbagai majalah dan

surat kabar.102 Lukisan ini menggambarkan bahwa dari

sisi kebudayaan banyak persamaan antara Jepang dan

Indonesia. Apalagi persamaan kebudayaan itu ditopang

pula oleh suatu kenyataan bahwa antara Jepang dan

Indonesia masih memiliki hubungan darah yang erat.

Gambar 2: Persamaan dan Persaudaraan antara Jepang dan

Indonesia

Selain itu, propaganda yang dilakukan oleh Jepang

ditujukan pula untuk menarik simpati dari kalangan umat

Islam Indonesia. Sejak tahun 1920, Pemerintah Jepang

mulai memperhatikan umat Islam Indonesia sebagai sumber

daya manusia yang sangat potensial. Di antara sekian

banyak kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Jepang

adalah membangun Mesjid Kobe pada tahun 1935 dan

menyelenggarakan Pameran Budaya Islam dari tanggal 5 –

29 November 1939 yang dihadiri oleh utusan dari Majelis

Islam A’la Indonesia (MIAI). Pada tahun 1943, namanya

berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin Indonesia

(Masjumi). Melalui kebijakan ini diharapkan pendudukan

militer Jepang di Indonesia akan diterima sebagai

saudara tua yang seagama.103 Propaganda terhadap umat

Islam Indonesia dapat pula dilihat dari Sabda Tenno

Heika tentang pernyataan perang terhadap Amerika dan

Inggris yang diawali dengan kalimat “Kami, TENNO dari

Keradjaan Dai Nippon, jang dengan koernia Allah ta’Ala,

ada toeroenan dari TENNO JANG PERTAMA, … bahwa Kami

telah mengoemoemkan perang kepada Amerika dan

Inggris”.104 Pernyataan dengan menggunakan kalimat

koernia Allah ta’Ala merupakan indikasi kuat agar umat

Islam Indonesia yakin terhadap kebijakan Islam yang

dikembangkan oleh Jepang.

Selain itu, untuk menarik simpati umat Islam,

Pemerintah Pendudukan Jepang memuat pengumuman dalam

surat kabar yang berisi tentang bujukan agar masyarakat

memberikan sumbangan bagi fakir miskin. Pengumuman

tersebut selengkapnya dapat dibaca di bawah ini.

Tingkatkan kebaikan toean, njonja, saoedagar,

hartawan!

Apa joega kejakinan toean, tentoe toean ingin

menaiki tingkat kebaikan!

Istimewa bagi seorang moeslim, tentoelah ia akan

hidoep di dalam djalan kebaikan.

Tetapi, toean! Djangan toean harapkan kebaikan

itoe, selama toean beloem tahoe apa tangga

kebaikan!

Dalam Qoeran ada diseboetkan begini: “lan tanaaloel

birra hatan toenfiqoeoena mimman toehil boen” jang

artinja: tidak bisa seseorang meningkatkan

kebaikan, sebeloem ia dapat mendermakan apa jang

disajangnya!

Nah! Inilah tangga kebaikan!

Toean hendak ikoet mendermakan pakaian toean kepada

Djawa Hoo Koo Kai, jang akan dibagikan kepada fakir

miskin?

Djika ikoet, naikilah tangga kebaikan ialah dengan

mendermakan pakaian toean jang toean sajangi,

djangan jang ………… terboeang!105

Tujuan dari propaganda yang dilakukan oleh militer

Jepang semata-mata untuk memperoleh dukungan dari

bangsa Indonesia dalam Perang Pasifik. Dengan perkataan

lain, simpati bangsa Indonesia terhadap militer Jepang

akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan rencana

sesungguhnya, yakni melakukan mobilisasi rakyat dalam

rangka Perang Pasifik. Mobilisasi itu sendiri dilakukan

oleh pemerintah militer Jepang, baik dalam rangka

mengumpulkan sumber daya alam maupun sumber daya

manusia Indonesia.

Dalam rangka melakukan mobilisasi rakyat Indonesia,

langkah pertama yang dilakukan oleh Saiko Shikikan

adalah membentuk organisasi Gerakan Tiga A yang dijiwai

oleh semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung

Asia, dan Jepang Pemimpin Asia pada 29 April 1942 yang

dipimpin oleh Mr. Sjamsudin, seorang nasionalis kurang

terkenal.106 Tujuannya adalah sebagai upaya menanamkan

tekad penduduk agar berdiri sepenuhnya di belakang

pemerintah militer Jepang. Untuk mencapai tujuannya

itu, Gerakan Tiga A kemudian menerbitkan Asia Raja.107

Meskipun demikian, usia dari Gerakan Tiga A tidaklah

begitu lama. Pemerintah Militer Jepang menganggap

gerakan ini tidak efektif dalam upaya mengerahkan

bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang sehingga

pada bulan Desember 1942 gerakan ini dibubarkan

oleh Saiko Shikikan.

Seiring dengan pembubaran Gerakan Tiga A, Pemerintah

Militer Jepang kemudian mendirikan berbagai organisasi

yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Organisasi-

organisasi tersebut adalah Poesat Tenaga

Rakyat (Poetera), Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, dan

Gerakan Hidup Baru. Tujuannya adalah untuk memusatkan

segala potensi bangsa Indonesia dalam rangka membantu

Jepang memenangkan Perang Pasifik.

Pada tanggal 9 Maret 1943, Pemerintah Militer

Jepang meresmikan berdirinya Poesat Tenaga Rakjat

(Poetera) di bawah pimpinan “Empat Serangkai”, yakni

Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan

K.H. Mas Mansur. Kewajiban Poetera adalah memimpin

rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika,

Inggris, dan Belanda; mengambil bagian dalam usaha

mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa persaudaraan

Jepang-Indonesia; mengintensifkan pelajaran-pelajaran

bahasa Jepang; serta membina dan memusatkan potensi

bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang.108

Meskipun di bawah pengawasan yang sangat ketat, para

pemimpin Poetera dapat memanfaatkan gerakan ini untuk

mempersiapkan bangsa Indonesia mewujudkan

kemerdekaannya. Para pemimpin Poetera berusaha

menanamkan nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Mereka

mempropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan

terakhir tercapai. Jepang menafsirkan kemenangan akhir

adalah hancurnya Sekutu, sedangkan Tiga Serangkai

menafsirkan kemenangan akhir itu adalah terusirnya

penjajah, termasuk Jepang, dari Indonesia.109

Oleh karena kegiatan Poetera dipandang lebih kaum

pergerakan nasional, Jenderal Kumakichi Harada

membubarkan Poetera dan menggantikannya dengan Jawa

Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) pada tanggal 8

Januari 1944. Dalam perkembangannya, organisasi ini

relatif lebih berhasil dalam mewujudkan tujuan Pemerintah

Militer Jepang untuk memobilisasi segenap potensi

bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari suatu

kenyataan bahwa sejak awal tahun 1945, potensi sosialekonomi

bangsa Indonesia dimobilisasi melalui Jawa

Hokokai untuk mencapai jumlah yang telah ditentukan dalam

rangka memenangkan Perang Pasifik. Namun demikian,

harapan utama Jepang terhadap Jawa Hokokai adalah

lahirnya suatu sikap dari rakyat Indonesia bahwa

kesengsaraan yang menimpa rakyat bukan hasil pekerjaan

Pemerintah Pendudukan Jepang, melainkan hasil kerja

para pemimpin pergerakan nasional. Jika opini ini

terbentuk, maka rakyat akan membenci mereka dan dengan

sendirinya Pemerintah Pendudukan Jepang akan mendapat

dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Pada

kenyataannya, harapan Pemerintah Pendudukan Jepang itu

sama sekali tidak terwujud.110

Kebijakan Pemerintah Militer Tentara Ke-16 di Pulau

Jawa ternyata tidak diikuti oleh Pemerintahan Militer

Tentara Ke-25 dan Minseifu. Tentara Ke-25 yang menjalankan

pemerintahan militer di Sumatra menganggap

bahwa di wilayah kekuasaannya tidak ditemukan sifat homogenitas

penduduknya. Oleh karena itu, panglima

tertinggi di Sumatra hanya mengizinkan penduduk setempat

untuk mendirikan organisasi-organisasi lokal. Baru

pada bulan Maret 1945, Pemerintah Militer Tentara Ke-25

memberikan konsesi politik kepada Sumatra dengan diizinkannya

membentuk Chuo Sangi-in. Demikian juga yang

terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut

Jepang (Kaigun). Minseifu secara sengaja menutup-nutupi

berbagai peristiwa yang dianggapnya bertentangan dengan

kebijakan pemerintah militer.111 Meskipun demikian, di

daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang

didirikan gerakan Sumber Darah Rakyat (Sudara) yang

berpusat di Makasar (Sulawesi Selatan) yang dipimpin

oleh Andi Mappanyukki. Berbeda dengan Poetera, gerakan

Sudara ini tidak begitu berkembang mengingat sifat

pemerintahan yang diterapkan oleh Angkatan Laut Jepang

yang keras terhadap kaum pergerakan nasional.

Seiring dengan mulai terdesaknya Jepang dalam

Perang Pasifik, Saiko Shikikan kemudian membentuk

berbagai organisasi semimiliter dan organisasi militer.

Pembentukan organisasi semimiliter dilaksanakan pada

tanggal 29 April 1943, yakni Seinendan dan Keibodan.

Para pemuda yang berusia antara 15-25 tahun (kemudian

diubah menjadi 14-22 tahun) berhak masuk menjadi

anggota Seinendan. Seinendan didirikan dengan tujuan

untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat

menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan

sendiri. Maksud yang disembunyikan adalah sebagai upaya

Pemerintah Militer Jepang memperoleh tenaga cadangan

untuk memperkuat usaha memenangkan Perang Pasifik.112

Upaya ke arah itu dilakukan dengan jalan memberikan

latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri

maupun untuk penyerangan. Dalam rangka Perang Pasifik,

Seinendan akan ditempatkan sebagai barisan cadangan

yang akan mempertahankan garis belakang dari medan

pertempuran.

Sementara itu, Keibodan merupakan organisasi

semimiliter yang dibentuk oleh Pemerintah Militer

Jepang yang akan dididik sebagai pembantu polisi.

Mereka memiliki tugas-tugas kepolisian, seperti penjagaan

lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Militer Jepang

berusaha agar organisasi tidak dipengaruhi oleh kaum

nasionalis. Hal ini terlihat dari suatu kenyataan bahwa

pembentukan Keibodan dilakukan di desa-desa, dimana

kaum nasionalis kurang memiliki pengaruh kepada

penduduk setempat.

Berbeda dengan organisasi sebelumnya, baik

Seinendan maupun Keibodan tidak hanya dibentuk di Pulau

Jawa saja. Dengan nama berbeda, organisasi semimiliter

dibentuk pula di Sumatra dan di daerah yang dikuasai

oleh Angkatan Laut. Di Sumatra, dibentuk organisasi

yang bernama Bogodan, yakni organisasi yang memiliki

fungsi dan tujuan yang sama dengan Keibodan. Hal yang

membedakan dengan Keibodan, organisasi tersebut berada

langsung di bawah Syucokan. Organisasi yang sama dibentuk

juga di Kalimantan dengan nama Borneo Konan Hokokudan.

113

Pengerahan kaum muda dan kaum pelajar dalam barisan

semimiliter itu sepenuhnya mendukung Jepang yang

mengalami kekurangan man-power sejak melakukan gerakan

ofensif militernya. Sejak awal pendudukan, Pemerintah

Militer Jepang telah mulai memikirkan usaha untuk memberikan

latihan-latihan militer kepada penduduk Indonesia

yang dapat dimanfaatkan guna mempertahankan negerinegeri

yang telah mereka kuasai.

Berkaitan dengan hal itu, pada bulan 24 April

1943, dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan

kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi Pembantu

Prajurit (Heiho).114 Mereka adalah prajurit

Indonesia yang langsung ditempatkan dalam struktur

militer Jepang, baik di Angkatan Darat maupun di

Angkatan Laut. Pada awalnya, pembentukan Heiho

dimaksudkan untuk mempunyai suatu angkatan kerja yang

dapat secara langsung membantu pasukan-pasukan Jepang

dalam melakukan pekerjaan kasarnya. Oleh karena itu,

barisan Heiho ini tidak memiliki perwira dari kalangan

mereka.115 Pembentukan organisasi militer ini

mencerminkan bahwa sejak pertengahan tahun 1943 tidak

terdapat lagi kesangsian pada pihak militer Jepang

bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk tugastugas

militer. Akan tetapi, mereka masih meragukan

kesetiaan bangsa Indonesia terhadap kepentingan perang

Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah

Militer Jepang memutuskan untuk membentuk satuan

tentara pribumi yang akan mempertahankan negaranya

sendiri kemungkinan kembalinya kekuasaan negara-negara

kolonialis Barat. Di Indonesia, satuan tentara pribumi

ini kemudian dikenal sebagai Tentara Pembela Tanah Air

(Peta) yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Dalam

uraian bab selanjutnya akan terlihat perbedaan yang

cukup mendasar antara Tentara Peta dan Heiho meskipun

sama-sama dijadikan sebagai alat mempertahankan

Indonesia dari tekanan Amerika Serikat dalam Perang

Pasifik.

Catatan

1 Rezim Tokugawa didirikan oleh Tokugawa Ieyashu setelah berhasil

menyingkirkan Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Ketiga

bangsawan ini yang berhasil mengatasi perang saudara di Jepang

pada akhir kekuasaan Muromachi tahun 1573 (Sagimun, 1985: 8).

2 Politik isolasi diri yang diterapkan oleh Rezim Tokugawa

disebabkan oleh semakin berkembangnya agama Kristen yang dibawa

oleh orang-orang asing. Perkembangan agama Kristen yang sangat

pesat ini mengakibatkan terjadinya konflik agama dan budaya

sehingga Rezim Tokugawa mengeluarkan kebijakan melarang

penyebaran agama Kristen di Jepang sekaligus menutup Jepang bagi

orang-orang asing (Sagimun, 1985: 8).

3 Williams et al., 1963: 533.

4 Sagimun, 1985: 10.

5 Goto, 1996: xviii.

6 Goto, 1998: xix.

7 Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Jepang memperlihatkan

sikap yang kontra terhadap Restorasi Meiji. Mereka menganggap

bahwa pemerintah terlalu jauh melangkah dalam mencontoh

peradaban Barat. Pada awalnya, sikap kontra ini mereka perlihatkan

dalam bentuk gerakan-gerakan antipemerintah yang bermuara

pada meletusnya pemberontakan barat daya (Seinan Senso) yang

dipimpin oleh Saigo Takamori. Pemberontakan ini diawali dengan

penolakan pemerintah untuk melakukan ekspansi ke Korea pada tahun

1873. Pemerintah menganggap bahwa untuk dapat bersaing dengan

Barat, bukan dengan cara melakukan ekspansi ke negara-negara

di sekitar Jepang, tetapi bangsa Jepang harus mampu membangun

negaranya. Pada akhir kekuasaan Kaisar Meiji, mereka memperlihatkan

sikap kontranya dalam bentuk gerakan ultranasionalis

yang menggiring Jepang melakukan ekspansi ke negara-negara Asia

Timur dan Pasifik (Goto, 1998: xxi; Wint, 1966: 175).

8 Goto, 1998: xx; Sagimun, 1985: 12-13.

9 Sagimun, 1985: 12.

10 Goto, 1998: xx.

11 Sagimun, 1985: 11.

12 Goto, 1998: 4.

13 Pada tahun 1930 hingga tahun 1936, Pemerintah Jepang terikat

oleh London Naval Treaty yang membatasi jumlah personel dan

persenjataan Angkatan Laut Jepang. Perjanjian ini dipandang oleh

Markas Besar Angkatan Laut Jepang sebagai bentuk penjualan

negara oleh kabinet sipil karena aspirasi ekspansi-nasionalis

menjadi terhambat. Kekecewaan tersebut diwujudkan dalam bentuk

agitasi politik dan pembunuhan terhadap politikus dan kaum

kapitalis sering terjadi selama kurun waktu itu (Onghokham,

1989: 16).

14 Goto, 1998: 20-21.

15 Persaingan ini terjadi sejak tahun 1895 seiring berakhirnya Perang

Jepang-Cina yang berdasarkan Perjanjian Shimonoseki Jepang

menerima mandat atas Pulau Formosa (Taiwan) dari Cina. Keberhasilan

Angkatan Darat mengukuhkan kekuasaan dan kepentingan

bangsa Jepang atas Daratan Cina semakin memperoleh pijakan yang

seiring dengan dibentuknya Negara Manchuria pada tanggal 1 Maret

1932 (Goto, 1998: 13).

16 Goto, 1998: 4.

17 Goto, 1998: 103.

18 Goto, 1998: 104.

19 Goto, 1998: 105.

20 Kartodirdjo, 1993: xi.

21 Meskipun Soekarno mengkritik sangat tajam imperialisme Jepang,

dirinya melihat sisi positif keberhasilan Jepang dalam

membangkitkan bangsa-bangsa di Asia dari cengkeraman penjajahan

negara-negara Barat. Jepang merupakan negara Asia yang telah

memberi pengaruh besar terhadap pergerakan nasional Indonesia.

Kelak, ketika militer Jepang masuk ke Indonesia, dirinya

bersedia bersikap kooperasi dengan Jepang dengan alasan bahwa

untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, Indonesia tidak mungkin

dapat mengalahkan kekuatan militer Jepang. Justru sebaliknya,

cita-cita kemerdekaan mungkin dapat terwujud apabila Indonesia

mau bekerja sama dengan Jepang (Adams, 1965: 154, 156, 182;

Soekarno, 19631: 70-77).

22 Goto, 1998: 293; Notosusanto, 1979: 14.

23 Lubis, 2003: 29.

24 Kanahele, 1979: 6; Mangkoepradja, 1968: 111-112; Lubis, 2003:

29.

25 Goto, 1998: 301.

26 Goto, 1998: 306, 312-313.

27 Goto, 1998: 314.

28 Goto, 1998: 326.

29 Sjahrir, 1949: 112.

30 Goto, 1998: 437.

31 Pluvier, 1953: 194.

32 Pada tahun 1939, wilayah Hindia Belanda berhasil memproduksi

sekitar 31% kopra dunia, 17% timah, 33% karet alam, lebih dari

20% serat alam, dan 29% minyak sawit. Di samping itu, wilayah

ini menghasilkan pula teh, gula pasir, dan kopi dalam jumlah

yang cukup banyak serta menguasai 85% perdagangan lada dunia

(Toynbee dan Ashton-Gwatkin, 1939: 94). Perlu juga dikemukakan

bahwa sampai tahun 1939, Hindia Belanda mampu memproduksi minyak

bumi ± 61.580.000 barel sehingga menjadikannya sebagai lima

besar produsen minyak dunia (Emerson, 1940: 738). Sebagai

perbandingan, pada akhir tahun 1941, cadangan minyak Jepang

sebesar 8,40 juta ton yang kalau dihitung untuk saat itu palingpaling

hanya sanggup mempertahankan kelangsungan perang kurang

dari 2 tahun (Nenryokonwakai dalam Goto, 1998: 3)

33 Notosusanto, 1979: 17; Salim, 1971: 103-104.

34 Goto, 1998: 129.

35 Goto, 1998: 131.

36 Kan Po, No. 42 Tahun 2604: 8; Tjahaja, 29 April 2604: 2.

37 Storry, 1957: 266-276, 317-319.

38 Goto, 1998: 131.

39 van Mook, 1975: 28, 45.

40 Onghokham, 1989: 2.

41 Onghokham, 1989: 27; van Mook, 1975: 34

42 Moedjanto, 1993: 68-69.

43 Onghokham, 1989: 34-35; Notosusanto, 1979: 19.

44 Goto, 1998: 137.

45 Goto, 1998: 132-133.

46 Goto, 1998: 133.

47 Onghokham, 1989: 35-36; Sihombing, 1962: 56.

48 Onghokham, 1989: 36.

49 The Netherlands Information Bureau, 1942: 48.

50 Goto, 1998: 190.

51 Goto, 1998: 188

52 Sewaka, 1955: 63.

53 Cook, 1999: 43; Wawancara dengan Dr. Suparman Soemahamidjaja

(mantan anggota Peta), November 2003.

54 Moedjanto, 1993: 67.

55 Goto, 1998: 146-147.

56 Notosusanto, 1979: 19.

57 Feis, 1950: 215-16.

58 Goto, 1998: 178.

59 Goto, 1998: 178.

60 Feis, 1950: 215-16.

61 Notosusanto, 1979: 20.

62 Feis, 1950: 264-267; Notosusanto, 1979: 21.

63 Eigo dalam Goto, 1998: 179.

64 Tujuan utama dari dikeluarkannya Garis Pokok Persiapan Memperoleh

Sumber Minyak Selatan ini adalah untuk (1) memulihkan

kawasan pertambangan minyak maupun berbagai fasilitas yang berhubungan

dengan minyak seiring dengan operasi militer ke Selatan;

(2) mempersiapkan berbagai jenis pasukan yang berkaitan

dengan pengembangan minyak; dan (3) melakukan mobilisasi secara

besar-besaran baik tenaga maupun materi dari rakyat. Mengenai

pembentukan pasukan, sebenarnya telah dilakukan oleh Markas

Besar Angkatan Darat sejak tanggal 10 September 1941. Pada waktu

itu, dibentuk lima kompi pasukan tempur dan pengeboran minyak.

Kompi 1 sampai Kompi 4 akan bertugas di Sumatra, sedangkan kompi

5 akan bertugas di Jawa. Selain itu, dibentuk pula kompi 2 Pasukan

Zeni yang bertugas menjamin pengadaan listrik Pasukan-pasukan

ini meninggalkan Hiroshima pada tanggal 26 Oktober 1941

menuju Saigon dan sejak pertengahan November 1941 disiagakan untuk

menjalankan perintah dari Tokyo (Goto, 1998: 180).

65 Feis, 1950: 282-287.

66 Walaupun Pemerintah Jepang telah memutuskan perang terhadap negara-

negara Barat, tetapi berdasarkan Rapat Musyawarah Markas

Besar Gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dengan Pemerintah

Jepang (Daihonei-Seifu Renraku Kaigi) diputuskan bahwa akan

memperlakukan Belanda sebagai subnegara musuh sampai timbul

situasi perang dengan negara tersebut. Pada tanggal 8 Desember

1941, Perdana Menteri Tojo Hideki mengesahkan hasil rapat tersebut

dan dengan jelas menyatakan bahwa “terhadap Belanda, untuk

sementara kita lihat saja perkembangan selanjutnya tanpa mengumumkan

perang” (Asahi Shimbun dalam Goto, 1998: 181). Strategi

ini tidak dapat dilepaskan sebagai upaya militer Jepang agar pihak

Hindia Belanda tidak melakukan pembumihangusan terhadap kilang-

kilang minyaknya yang menjadi pendorong utama Jepang melakukan

ekspansi ke Selatan (Azis, 1955: 14; Notosusanto, 1979:

21).

67 Moedjanto, 1993: 69.

68 Azis, 1955: 141; Pakpahan, 1977: 194.

69 Bangsa Jepang menyebut peperangan ini dengan istilah Perang

Asia Timur Raya (Dai Toa no Senso). Sementara itu, ada juga

penulis yang menyebutnya dengan nama Insiden Cina, Perang

Jepang-Cina atau bahkan Perang Asia (Cook, 1999: 39; Sagimun,

1985: 12).

70 Arsip Nasional, 1988: 1.

71 Suprapti et al., 1991/1992: 20.

72 Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 2.

73 Notosusanto, 1979: 22.

74 Arsip Nasional, 1988: 22; van Oosten, 1967: 205-210;

Notosusanto, 1979: 23.

75 Notosusanto, 1979: 26-27.

76 Notosusanto, 1979: 27; Sectie Krijgsgechiedenis van de Generale

Staf, 1961: 168.

77 Notosusanto, 1970: 88-89.

78 Djajusman, 1978: 197-198; Notosusanto, 1970: 90.

79 Asia Raja, 28 Mei 1942; Arsip Nasional 1988: 89.

80 Sjafrudin, 1993: 329.

81 Sectie Krijgsgechiedenis van de Generale Staf, 1961: 85-92.

82 Djajusman, 1978: 206-207.

83 Notosusanto, 1970: 93.

84 Notosusanto, 1979: 27.

85 Djajusman, 1978: 207; Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 5.

86 Djajusman, 1978: 220; Notosusanto, 1970: 94.

87 Benda, Irikura, dan Kishi, 1965: 1-2; Notosusanto, 1979: 30.

88 Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia oleh Angkatan Darat dan

Angkatan Laut Jepang tidak dapat dilepaskan dari struktur dasar

Pemerintahan Jepang menjelang meletusnya Perang Pasifik. Dalam

struktur tersebut, kedua angkatan perang tersebut tidak berada

di bawah kontrol kabinet melainkan langsung di bawah kaisar.

Selain itu, hubungan antara kedua angkatan perang tersebut tidak

memiliki satu komando yang terintegrasi sehingga pelaksanaan

pemerintahan di Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh masingmasing

staf umum Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang

kemudian mengkoordinasi kegiatan komando-komando bawahannya

(Notosusanto, 1979: 24).

89 Benda; Irikura; dan Kishi, 1965: 5; Notosusanto, 1979: 24.

90 Benda; Irikura; dan Kishi, 1965: 28; Notosusanto, 1979: 25.

91 Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 12.

92 Kanahele, 1967: Bab IV Alinea 9; Poesponegoro dan Notosusanto,

19906: 12.

93 Benda; Irikura; dan Kishi, 1965: 55-56; Kanahele, 1967: Bab IV

Alinea 8 dan Alinea 9; Notosusanto, 1979: 25.

94 Osamu Seirei adalah sebutan terhadap undang-undang yang dikeluarkan

oleh Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa-Bali. Sementara

itu, Osamu Kanrei adalah undang-undang yang dikeluarkan

oleh Kepala Pemerintahan Militer (gunseikan) dan telah ditetapkan

oleh gunshireikan. Nama Osamu itu sendiri merupakan kode

yang diberikan oleh Panglima Tentara Selatan untuk Pemerintahan

Tantara Ke-16 yang menguasai Pulau Jawa-Bali (Poesponegoro dan

Notosusanto, 19906: 6-7).

95 Kan Po, Nomor Istimewa, 2602: 6-7.

96 Pandji Poestaka, No. 26, 3 Oktober 1942: 933.

97 Asia Raja, 4 Mei & 11 Mei 1942; Pandji Poestaka, No. 2, 18

April 1942: 64.

98 Azis, 1955: 150; Pandji Poestaka, No. 2, 18 April 1942; Pembangoenan,

16 Maret 1942.

99 Benda; Irikura; dan Kishi, 1965: 66; Pandji Poestaka, No. 23,

12 September 1942: 88; Pringgodigdo, 1952: 22-23.

100 Herkusumo, 1984: 117-119.

101 Goto, 1998: 173.

102 Cook, 1999: 40.

103 Benda, 1980: 133-134.

104 Pandji Poestaka, Nomor Istimewa (No. 34/35), 8 Desember 1943:

1169.

105 Tjahaja, Saptoe 6 Gogatu 2604

106 Kahin, 1970: 103.

107 Asia Raja, 12 Mei 1942; Gunseikanbu, 2604: 46.

108 Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 19-20.

109 Moedjanto, 1993: 82.

110 Moedjanto, 1993: 82.

111 Kanahele, 1967: 74; Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 19-20.

112 Jawa Seinendan, 2603.

113 Poesponegoro dan Notosusanto, 19906: 31.

114 Asia Raja, 24 April 2603.

115 Sihombing, 1962: 140-141.